REPUBLIKA.CO.ID, WELLINGTON -- Mantan perdana menteri Selandia Baru Dame Jenny Shipley membantah bahwa dia telah menulis artikel di surat kabar Cina. Artikel yang berjudul "We Need to Learn to Listen to China" ini diterbitkan di situs People's Daily, dengan nama penulis Jenny Shipley.
"Penting bagi menteri luar negeri, perdana menteri, dan yang lainnya untuk mengerti bahwa saya tidak akan pernah berpikir untuk masuk ke situasi seperti ini, apalagi ini berkaitan dengan hubungan Selandia Baru yang sangat penting," ujar Shipley kepada surat kabar New Zealand Herald, Kamis (21/2).
The People's Daily menerbitkan artikel tersebut dalam versi bahasa mandarin di halaman utama pada 23 Januari 2019. Adapun The People's Daily saat ini sedang menyelidiki artikel tersebut, dan enggan memberikan komentar lebih lanjut.
Shipley merupakan perdana menteri wanita pertama Selandia Baru periode 1997-1999. Setelah tidak lagi aktif di pemerintahan, Shipley kini menjabat sebagai pemimpin anak perusahaan dari China Construction Bank di Selandia Baru.
Shipley mengatakan, dia telah diwawancarai oleh sebuah surat kabar Cina pada Desember untuk sebuah artikel ficer dan telah diterbitkan.
Sebuah artikel dengan topik serupa juga telah diterbitkan di situs website China Daily pada bulan lalu. Dalam artikel tersebut, Shipley ditulis sebagai narasumber ketiga.
Artikel tersebut mendapatkan reaksi dari Menteri Luar Negeri Selandia Baru Winston Peters. Dia mengatakan kepada Radio New Zealand bahwa penulisan artikel itu sangat tidak bijaksana.
Sebelumnya, pada November badan intelijen menolak raksasa teknologi Cina, Huwawi untuk mengembangkan jaringan 5G di Selandia Baru. Para politisi dan analis kebijakan luar negeri khawatir, penolakan tersebut dapat merusak hubungan dagang antara kedua negara. Apalagi, Cina merupakan mitra dagang utama bagi Selandia Baru.
Sementara itu, jadwal kunjungan kerja Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern ke Beijing telah ditunda. Di sisi lain, beberapa pekan lalu Cina juga menunda pelunuran kampanye pariwisata antara kedua negara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika