REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Inggris menyatakan pada Senin (25/2), akan melarang semua organisasi sayap Hizbullah terkait pengaruhnya yang dianggap berbahaya di Timur Tengah. Inggris menyatakan pergerakan asal Lebanon itu sebagai organisasi teroris.
Inggris telah melarang kelompok eksternal dan sayap militer Hizbullah masing-masing pada tahun 2001 dan 2008. Namun, Inggris kini juga ingin melarang pergerakan politik Hizbullah.
"Hizbullah terus berupaya untuk mengacaukan situasi di Timur Tengah - dan kami tidak lagi dapat membedakan antara sayap militer mereka yang sudah dilarang dan partai politik," kata Sekretaris Dalam Negeri (menteri dalam negeri) Sajid Javid seperti dikutip Reuters, Senin (25/2).
"Karena ini, saya telah mengambil keputusan untuk melarang kelompok secara keseluruhan," kata dia dalam sebuah pernyataan.
Kelompok Syiah yang didukung Iran ini sudah dianggap sebagai organisasi teroris oleh Amerika Serikat yang pekan lalu menyatakan keprihatinan tentang perannya yang tumbuh dalam pemerintah Libanon.
Di lain pihak, Anggota parlemen Hizbullah menyebut pekarangan itu sebagai suatu "pelanggaran kedaulatan".
Larangan Inggris akan mulai berlaku pada hari Jumat setelah melalui persetujuan parlemen. Artinya, siapa pun yang merupakan anggota Hizbullah atau mengundang dukungan akan melakukan pelanggaran pidana dengan ancaman hukuman hingga 10 tahun penjara.
Israel memuji keputusan Inggris untuk melarang Hizbullah. Israel bahkan mendesak Uni Eropa untuk mengikuti langkah Inggris.
"Semua yang benar-benar ingin memerangi teror harus menolak perbedaan palsu antara sayap 'militer' dan 'politik'," kata Menteri Keamanan Israel Gilad Erdan, Senin (25/2).
Ikuti Whatsapp Channel Republika