REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Pemerintah Cina mengatakan mereka dapat berbicara dengan Taiwan asalkan daerah otonomi itu membantu mempromosikan pembangunan yang damai dan 'reunifikasi'. Pernyataan tersebut, Cina sampaikan setelah partai oposisi Taiwan mengatakan akan menandatangani perjanjian damai jika memenangkan pemilihan presiden tahun depan.
"Sepanjang bermanfaat untuk melindungi perdamaian di Selat Taiwan dan meningkatkan hubungan pembangunan yang damai, dan mendorong proses reunifikasi yang damai dengan tanah air Cina, hal itu dapat diselidiki bersama oleh kedua belah pihak," kata juru bicara Taiwan Affairs Office, An Fengshan, Rabu (27/2).
Taiwan Affaris Office berada di bawah pemerintahan pusat Cina. Mereka bertugas untuk menerapkan paduan dan kebijakan terkait Taiwan, yang sesuai dengan keinginan Komite Pusat Partai Komunis Cina.
Cina mengklaim daerah otonomi dan demokrasi Taiwan sebagai milik mereka. Cina juga bersumpah untuk membawa kembali Taiwan di bawah pemerintahan mereka jika perlu menggunakan kekuataan militer. Sudah bertahun-tahun Cina tidak menyuarakan ide perjanjian perdamaian dengan Taiwan.
Sampai akhirnya ketua partai Taiwan yakni Kuomintang yang lebih bersahabat dengan Cina, Wu Den-yih menyuarakannya pada awal bulan ini. Ia mengatakan akan menandatangani perjanjian damai dengan Cina jika ia memenangkan pemilihan presiden tahun depan.
Sementara itu, presiden Taiwan saat ini Tsai Ing-wen yang berasal dari Democratic Progressive Party (DPP) pro-kemerdekaan. Ia kerap mengatakan Taiwan tidak akan menerima kesepakatan apa pun yang dapat menghancurkan kedaulatan dan demokrasi mereka.
An Fengshan sama sekali tidak menyebutkan tentang perjanjian damai. Cina tidak pernah menyinggung ide tersebut sejak 2009 ketika perdana menteri mereka saat itu Wen Jiaboa tiba-tiba menyebutkan ide tersebut dalam pidato tahunan di parlemen Cina.
Cina menerjemahkan kata 'tong yi' sebagai 'reunifikasi' tapi sebenarnya juga dapat diterjemahkan 'unifikasi' kata yang lebih disukai pendukung kemerdekaan Taiwan. Karena menurut mereka, Taiwan yang demokratis tidak pernah diperintah pemerintahan komunis Cina.
An mengatakan DPP menghalangi keinginan rakyat Taiwan yang menginginkan perdamaian di Selat Taiwan. Menurutnya, upaya DPP tersebut hanya akan melukai kepentingan rakyat Taiwan dan 'merusak prospek dan masa depan Taiwan'.
Sementara itu, partai Tsai kalah dari Koumintang dalam pemilihan wali kota. Mereka juga kalah dalam pemilihan lokal pada November tahun lalu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika