REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA -- Penasihat Gedung Putih Jared Kushner telah tiba di Turki, Rabu (27/2). Ia akan membicarakan rencana perdamaian Amerika Serikat (AS) untuk Timur Tengah atau dikenal dengan istilah "Deal of the Century" dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan.
Menurut keterangan yang dirilis kantor kepresidenan Turki, Kushner dijadwalkan melakukan pembicaraan pada pukul 15.00 waktu setempat. Namun belum ada informasi apakah mereka akan memberi keterangan pers seusai pertemuan.
Erdogan merupakan sosok yang cukup vokal mengkritik kebijakan pemerintahan AS di bawah kepemimpinan Donald Trump. Pada Mei tahun lalu, Erdogan menyebut bahwa AS telah kehilangan perannya sebagai mediator di Timur Tengah.
Hal itu disebabkan keputusan Negeri Paman Sam memindahkan kedutaan besarnya untuk Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem. "AS telah memilih untuk menjadi bagian dari masalah daripada solusi," kata Erdogan.
Sementara itu, Kushner memang sedang melakukan tur Timur Tengah. Selain Turki, dia dijadwalkan mengunjungi beberapa negara lainnya, seperti Oman, Bahrain, Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), dan Qatar.
Menantu Presiden AS Donald Trump itu hendak mempromosikan Deal of the Century, termasuk tentang rencana perdamaian Israel-Palestina. Kushner juga akan berusaha mencari dukungan regional untuk rencana ekonomi, yang diperkirakan mencakup proposal pendanaan internasional untuk Jalur Gaza.
Namun dalam turnya ke beberapa negara Arab, Kushner disebut belum akan mengungkap tentang komponen politik dalam Deal of the Century, yang mencakup masalah inti dari konflik Palestina dengan Israel.
Kendati AS belum mempublikasikan secara menyeluruh isi dari Deal of the Century, namun Palestina telah menyatakan tidak akan menerima rancangan perdamaian tersebut. Sebab ia meyakini, Deal of the Century tidak lagi mencantumkan isu-isu vital seperti status Yerusalem dan nasib jutaan pengungsi Palestina yang tersebar di beberapa negara Arab.
Palestina diketahui telah mundur dari perundingan damai dengan Israel yang dimediasi AS. Hal itu dilakukan setelah AS mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada Desember 2017. Palestina menganggap AS tidak lagi dapat diandalkan sebagai mediator yang netral karena jelas membela kepentingan politik Israel.
Ikuti Whatsapp Channel Republika