REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Bangladesh mengaku tak dapat lagi menerima arus pengungsi dari Myanmar. Hal itu disampaika menlu Bangladesh kepada Dewan Keamanan PBB pada Kamis (28/2).
"Saya menyesal memberitahu dewan bahwa Bangladesh tidak lagi berada dalam posisi untuk menampung lebih banyak orang dari Myanmar," kata Menteri Luar Negeri Bangladesh Shahidul Haque.
Ia menuding Myanmar mengumbar janji kosong dan berbagai pendekatan penghalang selama melakukan pembicaraan repatriasi. Haque bahkan menyebut tak ada seorang pun pengungsi Rohingya yang ingin dipulangkan ke Negara Bagian Rakhine di Myanmar secara sukarela.
"Tidak ada seorang pun Rohingya secara sukarela kembali ke Rakhine karena tidak ada lingkungan yang kondusif di sana," kata Haque.
Negara-negara Barat di Dewan Keamanan PBB menyesalkan kurangnya tindakan dari Pemerintah Myanmar untuk menangani krisis pengungsi. Dubes Inggris untuk PBB kecewa karena tak ada kemajuan berarti dalam mengatasi krisis ini.
"Kami sangat kecewa bahwa tidak ada kemajuan lebih lanjut dalam mendapatkan kembali pengungsi dan itu jelas termasuk menciptakan kondisi di mana para pengungsi merasa dapat kembali," kata Duta Besar Inggris untuk PBB Karen Pierce.
Beberapa negara Barat di Dewan Keamanan menekankan pengembalian pengungsi Rohingya harus dalam kondisi aman, sukarela, dan bermartabat. Mereka mendorong Pemerintah Myanmar mengizinkan PBB memperoleh akses tanpa syarat ke Rakhine.
Sementara itu Wakil Duta Besar Cina untuk PBB Wu Haitao mengatakan penyelesaian permasalahan Rohingya sangat bergantung kepada Bangladesh dan Myanmar. "Dan karena itu tergantung pada kedua negara untuk mencari solusi," ucapnya.
Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB Dmitry Polyanskiy sependapat dengan Wu. Moskow menilai, peran Bangladesh dan Myanmar dalam menyelesaikan permasalahan Rohingya merupakan yang utama.
Gelombang pengungsi Rohingya mulai memasuki Bangladesh pada Agustus 2017, tepatnya setelah militer Myanmar menggelar operasi pemburuan terhadap anggota Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) di Negara Bagian Rakhine. Lebih dari 700 ribu orang Rohingya melarikan diri karena takut menjadi sasaran operasi militer Myanmar.
Masifnya arus pengungsi ke wilayah perbatasan Bangladesh segera memicu krisis kemanusiaan. Para pengungsi Rohingya terpaksa harus tinggal di tenda atau kamp dan meggantungkan hidup pada bantuan internasional.
Pada November 2017, Bangladesh dan Myanmar menyepakati pelaksanaan repatriasi. Tahun lalu, kedua negara memulai proses pemulangan sekitar 2.200 pengungsi. Namun proses tersebut dikritik oleh sejumlah negara, termasuk PBB.
PBB menilai sebelum benar-benar dipulangkan, para pengungsi seharusnya diberi izin untuk melihat situasi serta kondisi di Rakhine. Dengan demikian, mereka dapat menilai dan menyimpulkan sendiri apakah dapat pulang dengan aman ke sana.
Di sisi lain, PBB masih menyangsikan bahwa hak-hak dasar Rohingya, terutama status kewarganegaraan, dapat dipenuhi oleh Myanmar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika