REPUBLIKA.CO.ID, NEWYORK— Wakil Tetap Suriah untuk PBB, Bashar al-Jaafari, mengatakan Suriah siap bekerja sama dengan Utusan Khusus PBB untuk Suriah Geir Pedersen guna membuat misinya berhasil dalam memfasilitasi dialog antar-orang Suriah di bawah kepemimpinan Suriah.  

Dalam sidang Dewan Keamanan PBB mengenai situasi di Suriah pada Kamis (28/2), al-Jaafari mengatakan tidak akan mempertimbangkan setiap jalur politik yang tak berpihak pada perang melawan terorisme, termasuk kekuatan yang mendukung kehadiran asing yang tidak sah di Suriah. 

"Semua pihak yang ikut campur dalam urusan dalam negeri Suriah dan berusaha memaksakan agenda mereka serta prasyarat mengenai pekerjaan komite yang bertugas membahas undang-undang dasar adalah pihak yang sama yang menunda dimulainya pekerjaan komite itu," kata Al-Jaafari.

Al-Jaafari kembali menyatakan bahwa Pemerintah Suriah siap untuk secara langsung membahas dengan Pedersen, selama kunjungan mendatangnya ke Damaskus, berbagai masalah yang berkaitan dengan kerja sama antara PBB dan Suriah, termasuk pembentukan komite mengenai pembahasan undang-undang dasar dan semua masalah yang berkaitan dengannya.

Mengutip laporan kantor berita Suriah, SANA, Jumat (1/3), al-Jaafari menambahkan, undang-undang dasar dan semua yang berkaitan denganya adalah semata-mata masalah kedaulatan yang diputuskan oleh rakyat Suriah. Masa depan Suriah diputuskan secara eksklusif oleh rakyat Suriah tanpa campur tangan asing.

Wakil Tetap Suriah tersebut kembali menyampaikan tuntutan Suriah yang menginginkan diakhirinya kehadiran tidak sah pasukan AS, Prancis, Inggris, dan Turki di wilayahnya dan pembubaran apa yang dinamakan koalisi internasional guna menjamin diakhirinya kejahatan perang yang dilakukan oleh koalisi itu.

Ia menambahkan, Suriah menolak pernyataan kontradiktif AS mengenai dipertahankannya sebagian tentaranya di wilayah Suriah dan mengatakan, "Suriah akan menangani setiap kehadiran militer asing, tanpa persetujuannya, sebagai agresi."

Ikuti Whatsapp Channel Republika