REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menegaskan bahwa tidak ada pilihan lain bagi negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) selain memberikan dukungan yang solid dan konkret bagi Palestina. Konferensi Tingkat Menteri ke-46 OKI itu berlangsung di Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab (PEA).
"Saya ingin mengingatkan kembali anggota OKI mengenai pekerjaan kita yang belum selesai, yaitu isu Palestina yang situasinya semakin memburuk," ujar Retno dalam dalam Konferensi Tingkat Menteri ke-46 OKI, seperti disampaikan dalam keterangan tertulis dari Kementerian Luar Negeri yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Retno mendorong seluruh negara anggota OKI untuk memberikan dukungan nyata bagi perjuangan kemerdekaan Palestina. Untuk itu, ia menyampaikan bahwa Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamaan PBB akan terus memberikan dukungan penuh bagi perjuangan Palestina.
Retno mengungkapkan bahwa dari pertemuan OKI di Abu Dhabi, dia akan berkunjung ke Amman, Yordania untuk menyampaikan bantuan keuangan dari Indonesia kepada Badan PBB yang mengurusi pengungsi Palestina (UNWRA). Bantuan keuangan itu ditujukan untuk desalinasi air di Gaza dan membuka kegiatan peningkatan kapasitas bagi para pengungsi perempuan Palestina di Yordania.
"Satu-satunya pilihan bagi OKI adalah untuk memperkuat solidaritas dan dukungan konkret bagi Palestina," kata Retno.
Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-46 OKI diselenggarakan di Hotel Emirates Palace, Abu Dhabi pada 1-2 Maret 2019. Pertemuan itu mengusung tema "Fifty Years of Islamic Cooperation: Roadmap for Prosperity and Development".
Pada pertemuan itu, keketuaan KTM beralih dari Bangladesh ke Persatuan Emirat Arab. Pertemuan akan mengesahkan lebih dari 130 rancangan resolusi yang terkait kerja sama OKI mengenai berbagai isu.
Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Indonesia mengajukan tiga rancangan resolusi terkait dengan pembentukan OIC Contact Group for Peace and Dialogue; Islamic Office for the Boycott of Israel; dan terkait Pakta Global mengenai Migrasi.
Selain itu, Pemerintah Indonesia juga mengajukan rancangan resolusi tahunan mengenai pertemuan pertama Badan Pengawas Obat OKI yang telah diselenggarakan di Jakarta pada November 2018 serta peran dan bantuan Indonesia dalam krisis kemanusiaan di Rakhine State, Myanmar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika