REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Seorang pejabat Amerika Serikat (AS) mengatakan, AS akan menurunkan misi Palestina-nya dengan menggabungkan konsulatnya di Yerusalem dengan kedutaan besar di Israel pada Senin (4/3).
Pada Oktober 2018, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan, menggabungkan kedua kantor tersebut untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Pompeo menyebut pemindahan bukan merupakan perubahan dalam kebijakan.
Meski demikian, para pemimpin Palestina melihat keputusan tersebut sebagai langkah lanjutan oleh pemerintahan Presiden AS Donald Trump, setelah AS menghentikan kontaknya usai keputusan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada 2017.
Meski tanggal untuk penggabungan konsulat ke kedutaan belum diumumkan, seorang pejabat anonim Kementerian Luar Negeri AS mengatakan, pemindahannya akan dilakukan pada Senin (4/3).
Konsulat Yerusalem bertindak secara independen sebagai kedutaan de facto untuk Palestina sejak perjanjian Oslo tahun 1990-an. Nantinya, oleh AS, konsulat akan digantikan oleh unit urusan Palestina baru di dalam kedutaan.
"Pemindahan tidak ada hubungannya dengan efisiensi dan banyak hubungannya dengan menyenangkan tim ideologis AS yang bersedia untuk membubarkan fondasi sistem internasional," ujar Sekretaris Jenderal PLO Saeb Erekat usai pengumuman tahun lalu.
Menempatkan konsulat di bawah otoritas kedutaan dapat dilihat sebagai pengakuan Amerika atas kendali Israel terhadap Tepi Barat yang diduduki dan Yerusalem Timur. Duta Besar AS yang kontroversial untuk Israel, David Friedman, telah menjadi pendukung Israel di Tepi Barat.
Friedman sebelumnya menyatakan keraguan atas solusi dua negara, yang secara tradisional menjadi landasan diplomasi AS. Dia telah lama menyerukan pemindahan kedutaan AS dari Tel Aviv ke Yerusalem.
Terletak di dekat Kota Tua Yerusalem Timur yang diduduki, konsulat telah menjadi rumah konsul jenderal sejak 1912, sementara kehadiran diplomatik permanen AS di kota itu didirikan pada 1857.
Trump, yang diperkirakan akan merilis rencana perdamaian yang ditunggu-tunggu dalam beberapa bulan mendatang, juga telah memotong lebih dari 500 juta dolar AS bantuan Palestina dalam upaya untuk memaksa para pemimpinnya untuk bernegosiasi. Para pemimpin Palestina malah menyebutnya sebagai upaya untuk memeras Palestina agar menerima rencana yang dinilai bertujuan memusnahkan. Palestina menyebut AS sebagai perantara yang tidak jujur.
Status Yerusalem yang merupakan rumah bagi situs-situs suci bagi umat Islam, Yahudi, dan Kristen, adalah salah satu masalah inti dalam konflik Israel-Palestina. Meskipun Israel mengklaim Yerusalem adalah ibu kota negara, yurisdiksinya atas kota tidak diakui secara internasional.
Setelah menduduki bagian timur kota dalam Perang 1967, Israel secara sepihak menganeksasi wilayah dan menyatakannya sebagai ibu kotanya. Orang-orang Palestina melihat Yerusalem timur sebagai ibu kota negara masa depan mereka.
Ikuti Whatsapp Channel Republika