REPUBLIKA.CO.ID, SANAA -- Kelompok gerilyawan Syiah Yaman, Al-Houthi, menuduh Pemerintah Inggris berusaha menggelincirkan kesepakatan perdamaian di Kota Pelabuhan Utama Yaman, Al-Hudaydah. Houthi menganggap London tak layak sebagai penengah.

"Kami tidak menganggap Inggris sebagai salah satu penengah dalam pembicaraan perdamaian Yaman," kata Juru Bicara Al-Houthi Mohammed Abdulsalam, sebagaimana dilaporkan Kantor Berita Yaman, SABA, Selasa siang.

Ia menanggapi pernyataan yang dikeluarkan sehari sebelumnya oleh Menteri Luar Negeri Inggris Jeremy Hunt.

Abdulsalam menambahkan, Utusan Khusus PBB untuk Yaman Martin Griffiths juga tampaknya lebih mewakili Pemerintah Inggris ketimbang mewakili PBB. Abdulsalam mengatakan, kelompoknya berkomitmen pada Kesepakatan Stockholm, yang dicapai pada Desember tahun lalu.

Menurutnya, penyerahan managemen kota pelabuhan kepada satu pihak netral bukan bagian dari kesepakatan yang ditandatangani.

Ia menuduh Hunt berusaha melicinkan jalan bagi koalisi pimpinan Arab Saudi untuk menduduki Kota Pelabuhan Al-Hudaydah yang strategis di tepi Laut Merah.

Pada Ahad, Hunt mengatakan ia mengunjungi Kota Pelabuhan Aden, yang dikuasai pemerintah di Yaman Selatan, untuk mendorong kedua pihak bertikai di Yaman ke arah penerapan kesepakatan perdamaian.

Hunt memperingatkan proses perdamaian di Yaman bisa mati dalam waktu beberapa pekan, kalau Kesepakatan Stockholm tidak dilaksanakan sepenuhnya.

Hunt mengatakan ia memberitahu Abdulsalam di Oman bahwa penarikan gerilyawan Al-Houthi perlu dilakukan secepatnya, untuk memelihara kepercayaan pada Kesepakatan Stockholm dan memungkinkan dibukanya saluran penting kemanusiaan.

Kesepakatan perdamaian tersebut dimaksudkan untuk menghindari pertempuran di Al-Hudaydah, saluran kehidupan utama buat dua-pertiga warga Yaman yang dikatakan PBB berada di jurang kelaparan.

Kedua pihak berperang belum melaksanakan rencana yang diperantarai PBB untuk menarik pasukan dari dalam kota itu dan sekitarnya sejak kesepakatan perdamaian tersebut diberlakukan pada 18 Desember 2018.

Ikuti Whatsapp Channel Republika