Sabtu, 19 Rabiul Awwal 1441 / 16 November 2019

Sabtu, 19 Rabiul Awwal 1441 / 16 November 2019

AS Ancam Tingkatkan Sanksi terhadap Korut

Rabu 06 Mar 2019 17:39 WIB

Rep: Kamran Dikarma/ Red: Nur Aini

Presiden AS Donald Trump dan pemimpin Korut Kim Jong-un bertemu di Vietnam, Rabu (27/2).

Presiden AS Donald Trump dan pemimpin Korut Kim Jong-un bertemu di Vietnam, Rabu (27/2).

Foto: AP
Sanksi AS akan ditingkatkan jika Korut tidak meninggalkan program nuklirnya.

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Penasihat keamanan nasional Amerika Serikat (AS) John Bolton mengatakan negaranya siap meningkatkan sanksi terhadap Korut. Langkah itu akan diambil jika Pyongyang tidak meninggalkan program nuklirnya.

Bolton menjelaskan, setelah pertemuan puncak antara Presiden AS Donald Trump dan pemimpin tertinggi Korut Kim Jong-un di Hanoi, Vietnam, berakhir tanpa kesepakatan, Washington akan melihat apakah Pyongyang berkomitmen untuk melepaskan program senjata nuklirnya, termasuk segala sesuatu yang terkait dengannya.

"Jika mereka tidak mau melakukannya, saya pikir Presiden Trump sudah sangat jelas. Mereka tidak akan mendapatkan bantuan dari sanksi ekonomi yang menghancurkan yang telah dijatuhkan pada mereka dan kami akan melihat pada mereka sanksi sebenarnya," kata Bolton saat diwawancara Fox Business pada Selasa (5/3).

Dua lembaga riset AS dan kantor berita Korea Selatan (Korsel) Yonhap melaporkan bahwa Korut telah memulihkan bagian dari situs peluncuran rudal yang sebelumnya sudah ditutup atau dibongkar. Fasilitas peluncuran rudal yang dibenahi kembali oleh Korut berada di wilayah Tongchang-ri.

Pertemuan kedua antara Kim dan Trump gagal membuahkan hasil atau kesepakatan terkait proses denuklirisasi. Hal itu disebabkan buntunya negosiasi perihal sanksi.

Korut menghendaki AS mencabut sebagian sanksinya. Tindakan tersebut sebagai bentuk timbal balik atas langkah Korut yang telah menutup beberapa situs uji coba rudal dan nuklirnya.

"Apa yang kami minta adalah pencabutan sebagian sanksi, tidak seluruhnya. Secara rinci, kami meminta untuk mencabut lima sanksi yang dijatuhkan dalam kurun 2016 dan 2017 dari total 11 sanksi PBB dan yang mempengaruhi mata pencaharian masyarakat," kata Menteri Luar Negeri Korut Ri Yong Ho.

Sementara AS menegaskan bahwa sanksi baru akan dicabut bila Korut telah benar-benar melakukan denuklrisasi lengkap dan terverifikasi. "Itu semua tentang sanksi. Pada dasarnya mereka (Korut) ingin sanksi dicabut seluruhnya dan kita tidak bisa melakukan hal itu," ujar Trump.

Belum ada indikasi kapan Trump dan Kim akan bertemu lagi. Namun Gedung Putih telah menyatakan kedua negara masih berharap dapat melakukannya di masa mendatang.

Baca Juga

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA