Friday, 25 Rabiul Awwal 1441 / 22 November 2019

Friday, 25 Rabiul Awwal 1441 / 22 November 2019

Larangan Senjata Serbu di Selandia Baru Berlaku Bulan Depan

Kamis 21 Mar 2019 18:24 WIB

Rep: Idealisa Masyrafina / Red: Nashih Nashrullah

Teror Masjid Christchurch. PM Jacinda Ardern bertemu dengan komunitas Muslim, Sabtu (16/3), di Canterbury Refugee Centre di Christchurch. Pertemuan merupakan upaya PM untuk menjamin keamanan komunitas Muslim dan imigran.

Teror Masjid Christchurch. PM Jacinda Ardern bertemu dengan komunitas Muslim, Sabtu (16/3), di Canterbury Refugee Centre di Christchurch. Pertemuan merupakan upaya PM untuk menjamin keamanan komunitas Muslim dan imigran.

Foto: Kantor PM Selandia Baru via AP
Larangan tersebut mirip dengan undang-undang di Australia.

REPUBLIKA.CO.ID, CHRISTCHURCH – Selandia Baru akan melarang senapan semi-otomatis dan senapan serbu gaya militer di bawah undang-undang senjata baru yang ketat. Regulasi ini dikeluarkan setelah pembunuhan 50 orang dalam penembakan massal terburuk di negara itu.

Baca Juga

Segera setelah penembakan Jumat lalu di dua masjid di Christchurch, Perdana Menteri Selandia Baru, Jacinda Ardern, menyebut serangan itu sebagai terorisme dan mengatakan undang-undang senjata Selandia Baru akan berubah.

“Pada 15 Maret sejarah kami berubah selamanya. Sekarang, hukum kita juga akan berubah. Kami mengumumkan tindakan hari ini atas nama semua warga Selandia Baru untuk memperkuat undang-undang senjata kami dan menjadikan negara kami tempat yang lebih aman," kata Perdana Menteri Jacinda Ardern pada konferensi pers, Kamis (21/3).

"Semua senjata jenis semi-otomatis yang digunakan selama serangan teroris pada hari Jumat 15 Maret akan dilarang." 

Ardern berharap undang-undang baru akan berlaku pada 11 April mendatang dan skema pembelian kembali akan dibentuk untuk senjata yang dilarang. 

"Pembelian kembali akan menelan biaya hingga 200 juta dolar NZ," katanya. 

Semua senapan semi-otomatis gaya militer (MSSA) dan senapan serbu akan dilarang, bersama dengan bagian-bagian yang digunakan untuk mengubah senjata menjadi MSSA dan semua tempat mesiu berkapasitas tinggi. 

Di bawah undang-undang senjata Selandia Baru yang ada, lisensi senjata kategori-A standar memungkinkan semi-otomatis terbatas pada tujuh tembakan. 

Video live-streaming dari seorang pria teroris bersenjata di salah satu masjid menunjukkan senjata semi-otomatis yang dimodifikasi dengan tempat mesiu besar.

Australia melarang senjata semi-otomatis dan meluncurkan pembelian kembali senjata setelah pembantaian Port Arthur pada 1996 di mana 35 orang ditembak mati.

Ardern mengatakan, mirip dengan Australia, undang-undang senjata baru tersebut akan memungkinkan pengecualian yang diberlakukan secara ketat bagi petani untuk melakukan pengendalian hama dan kesejahteraan hewan. 

"Saya sangat percaya bahwa sebagian besar pemilik senjata yang sah di Selandia Baru akan memahami bahwa gerakan ini adalah untuk kepentingan nasional, dan akan mengambil perubahan ini dengan langkah mereka," ujar Ardern. 

Ardern mengatakan tahap reformasi lebih lanjut akan mencakup registrasi senjata api dan lisensi. Selandia Baru, negara berpenduduk kurang dari 5 juta orang, diperkirakan memiliki 1,2-1,5 juta senjata api, sekitar 13.500 di antaranya adalah senjata tipe MSSA. 

Sebagian besar petani di negara Pasifik Selatan memiliki senjata, yang mereka gunakan untuk membunuh hama seperti possum dan kelinci, dan untuk membunuh ternak yang terluka. 

Perburuan rekreasi rusa, babi, dan kambing populer untuk olahraga dan makanan, sementara klub senjata dan jarak tembak populer di seluruh negeri. 

Kebijakan ini telah menciptakan lobi yang kuat yang telah menggagalkan upaya sebelumnya untuk memperketat undang-undang senjata setelah penembakan massal lainnya di Selandia Baru dan luar negeri.   

Petani Federasi, yang mewakili ribuan petani, mengatakan mereka mendukung undang-undang senjata baru yang ketat.

"Ini tidak akan populer di antara beberapa anggota kami, tetapi kami percaya ini adalah satu-satunya solusi yang praktis," kata juru bicara Keamanan Pedesaan Federasi Petani, Miles Anderson dalam sebuah pernyataan. 

Oposisi utama Partai Nasional, yang mendapat dukungan kuat di pedesaan Selandia Baru, mengatakan pihaknya juga mendukung larangan itu. 

 

sumber : Reuters
BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA