REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Amerika Serikat (AS) memberlakukan sanksi kepada dua perusahaan pelayaran Cina karena membantu Korea Utara (Korut) melanggar sanksi program senjata nuklir. Sanksi tersebut menjadi yang pertama dijatuhkan AS ke Korut setelah gagalnya pertemuan di Hanoi, Vietnam bulan lalu.
Kementerian Keuangan AS juga mengeluarkan laporan terbaru yang berisi daftar 67 kapal yang terlibat dalam transfer minyak ilegal ke kapal tanker Korut atau diyakini mengekspor batu bara Korut. Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin menegaskan AS akan tetap berkomitmen untuk mencapai kesepakatan denuklirisasi dengan Korut.
"Dan yakin implementasi penuh dari Korea Utara dalam memenuhi resolusi Dewan Keamanan PBB sangat penting untuk mencapai itu," kata Mnuchin, Jumat (22/3) .
Kementerian Keuangan AS memberikan sanksi kepada Dalian Haibo International Freight Co dan Lioning Danxing International Forwarding Co. Keduanya dianggap membantu Korut melanggar sanksi masyarakat internasional dan sanksi AS.
"Kementerian Keuangan akan terus melanjutkan sanksi kami, dan kami menjelaskan dengan eksplisit perusahaan pelayaran yang melakukan taktik kotor untuk menutupi perdagangan gelap dengan Korea Utara membuat diri mereka dalam resiko besar," kata Mnuchin.
Kedua perusahaan asal Cina tersebut belum dapat dihubungi untuk dimintai komentar. Sanksi itu melarang perusahaan-perusahaan tersebut melakukan transaksi di AS dan membekukan aset mereka di AS.
Pemerintah AS mengumumkan langkah ini tiga pekan setelah pertemuan kedua antara Pemimpin Korut Kim Jong-un dan Presiden AS Donald Trump tidak menghasilkan apa-apa. Hal itu karena permintaan Korut yang ingin sanksi terhadap mereka dicabut tidak menemui titik temu dengan keinginan AS yang ingin melihat langkah konkrit Korut dalam proses denuklirisasi.
AS memimpin masyarakat internasional untuk menekan Korut dengan sanksi-sanksi ekonomi agar Korut bersedia membongkar program balistik dan rudal nuklir mereka. Sanksi AS yang terbaru ini menunjukkan Cina berupa mengambil celah dalam sanksi terharap Korut.
Namun menurut salah satu pejabat AS yang tidak mau namanya disebutkan mengatakan sejauh ini Cina mengikuti resolusi PBB. Pejabat itu mengatakan keuangan perusahaan-perusahaan pelayaran itu juga terancam oleh sanksi AS jika mereka terbukti melakukan pelanggaran.
Pejabat tersebut mengatakan sanksi terbaru ini hanya menjalankan sanksi yang sudah diberlakukan sebelumya dan bukan sanksi baru. Ia juga membantah sanksi itu sebagai pesan kepada Korut paska pertemuan Hanoi yang gagal.
"Trump sudah membuat pernyataan yang jelas pintu untuk melanjutkan dialog dengan Korea Utara masih terbuka lebar," katanya.
Sejak pertemuan Hanoi pada 27-28 Febuari perjanjian AS-Korut masih belum jelas. Walaupun pada 4 Maret lalu Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan ia berharap dapat mengirim tim ke Korut 'dalam beberapa pekan ke depan'.
Pemerintah AS mengatakan mereka berencana untuk membuat kesepakatan baru dengan Kim Jong-un. Tapi Korut memperingatkan mereka sedang mempertimbangkan untuk menarik diri dari pembicaraan denuklirisasi dan menjalankan lagi program senjata nuklir yang dibekukan sejak 2017 kecuali Washington membuat keputusan yang pasti.
Pada Senin lalu dua Senator senior AS meminta pemerintahan Trump untuk mengkoreksi lambatnya sanksi AS terhadap Korut. Para Senator itu mengatakan sejak tahun lalu pemerintah AS menurunkan tekanan mereka terhadap Korut.
Mereka merujuk pada Laporan PBB 2019 yang menunjukkan adanya pelanggaran yang dilakukan Korut terhadap sanksi-sanksi internasional. Penyelundupan produk sumber daya alam seperti minyak dan batu bara ke Korut semakin meningkat. Korut juga melanggar larangan pembelian senjata.
Dalam pernyataan mereka Kementerian Keuangan AS mengatakan Dalian Haibo dikenai sanksi karena berdagang dengan Paeksol Trading Corp yang lebih dulu mendapat sanksi AS. Kemenkeu AS mengatakan pada awal 2018 Dalian Haibo mengirimkan kargo dari Dalian, Cina ke Paeksol, Korut dengan menggunakan bendera Korut.
Kemenkeu AS juga mengatakan Lioning Danxing 'secara rutin melakukan praktik kotor' bekerja sama dengan pejabat Korut yang berada di Uni Eropa. Kemenkeu AS menjelaskan upaya yang dilakukan Korut dalam menjalankan aksi kotor mereka dengan mematikan atau memanipulasi sistem identifikasi otomatis, mengubah tampilan kapal, memindahkan isi kargo antar kapal dan memalsukan dokumen kargo.
Taiwan, Cina, Rusia, dan Korea Selatan menjadi pelabuhan yang sering digunakan untuk memindahkan isi kargo dari kapal ke kapal. Kemenkeu AS mengatakan pada 2018 lalu pelabuhan Korut setidaknya menerima 268 tanker yang berisi minyak melalui pemindahan isi kargo antar kapal yang diizinkan PBB.
Ikuti Whatsapp Channel Republika