REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia memilih tema penjagaan perdamaian atau peacekeeping saat menjalankan mandat sebagai presiden Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK PBB) pada Mei mendatang.

"Selama menjadi anggota tidak tetap DK PBB periode 2019-2020, Indonesia akan memiliki dua kali kesempatan menjadi presiden Dewan Keaman, yakni pada Mei 2019 dan Agustus 2020. Kepemimpinan Indonesia akan berlangsung selama satu bulan. Ada beberapa langkah namun kami telah memilih tema mengenai peacekeeping,"  kata Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri Febrian A. Ruddyard dalam temu media di Jakarta, Kamis (28/3).

Indonesia telah menyiapkan sejumlah agenda untuk mengisi masa kepemimpinan di DK PBB, di antaranya debat terbuka pada 7 Mei 2019 mengenai operasi penjagaan perdamaian. Selain agenda tersebut, Indonesia juga memprakarsai debat terbuka mengenai perlindungan warga sipil dari konflik bersenjata. Debat tersebut akan dilaksanakan pada 23 Mei 2019 serta berbareng dengan peringatan 20 tahun sejak resolusi PBB dikeluarkan mengenai perlindungan warga sipil dari konflik bersenjata

Isu Palestina tidak luput disertakan Indonesia dalam agenda kepemimpinan di DK, yaitu melalui penyelenggaraan diskusi informal mengenai permukiman ilegal, khususnya pada aspek hukum dan kemanusiaan. Agenda itu akan dilaksanakan pada 9 Mei 2019. Pada akhir kepemimpinan, Indonesia akan mengadakan resepsi. Dalam kesempatan tersebut, akan ditampilkan pula sejumlah pentas budaya sebagai ajang promosi.

Kursi kepresidenan merupakan jabatan yang dipegang secara bergilir sesuai urutan abjad 15 negara anggota DK PBB. Untuk Maret ini, kursi kepresidenan dipegang oleh Prancis dan akan disusul dengan Jerman pada April mendatang. Setelah Mei tahun ini, Indonesia diperkirakan akan kembali menjabat posisi presiden DK PBB pada Agustus 2020. Untuk periode kedua itu, Indonesia mengusung tema penanggulangan terorisme.

Ikuti Whatsapp Channel Republika