Selasa, 15 Rabiul Awwal 1441 / 12 November 2019

Selasa, 15 Rabiul Awwal 1441 / 12 November 2019

Kegiatan Indonesia 3 Bulan Jadi Anggota tidak Tetap DK PBB

Sabtu 30 Mar 2019 09:20 WIB

Rep: Fergi Nadira/ Red: Nur Aini

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam Debat Terbuka Dewan Keamanan PBB membicarakan soal Situasi Timur Tengah, di New York, Amerika Serikat (AS), Selasa (22/1) waktu setempat.

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam Debat Terbuka Dewan Keamanan PBB membicarakan soal Situasi Timur Tengah, di New York, Amerika Serikat (AS), Selasa (22/1) waktu setempat.

Foto: Dok Kemenlu
Indonesia memprioritaskan persoalan Palestina di DK PBB.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tiga bulan telah dilewati sejak keanggotaan tidak tetap Indonesia di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) yang dimulai pada 1 Januari 2019. Dalam tiga bulan tersebut Indonesia telah melakukan berbagai kegiatan sehingga memeroleh pencapaian selama triwulan pertama (Januari hingga Maret 2019) dalam keikut-sertaanya di DK PBB terutama membawa isu Palestina di DK PBB.

Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri Indonesia Febrian A Ruddyard memaparkan berbagai kegiatan dan capaian Indonesia. Pada 21-25 Januari, Menteri Luar Negeri (Menlu) Indonesia menghadiri sidang resmi DK PBB yang membahas isu Timur Tengah. Di sana, Menlu hadir dalam memprioritaskan persoalan Palestina.

"Ini adalah pertama kalinya Indonesia hadir di DK PBB dalam membahas Palestina, sudah menjadi komitmen Indonesia two state solution menjadi opsi yang menurut kita paling masuk akal," ujar Febrian saat temu media di Jakarta, Kamis (28/3).

Dalam rangka dukungan Indonesia untuk Palestina, di bawah kerangka DK PBB, Menlu mengunjungi Amman, Yordania pada 5 Maret 2019. Di Amman, Menlu membuka pelatihan peningkatan kapasitas kewirausahaan bagi perempuan untuk Palestina.

"Ini merupakan bukti dukungan kita terhadap isu Palestina. Tidak hanya dilakukan di kerangka DK PBB, sebisa mungkin kita lakukan di luar kerangka DK, khusunya untuk capacity building untuk saudara-saudara kita, Palestina," ujarnya.

Febrian mengatakan, Menlu melakukan penandatanganan perjanjian pemberian bantuan kemanusiaan sebesar satu juta dolar AS kepada Badan PBB yang menangani pengungsi Palestina (UNRWA). Dalam kesempatan kunjungan ke Amman, Menlu juga mengunjungi penampungan pengungsi di Palstina bersama dengan pihak UNRWA. "Penyelenggaraan pelatihan peningkatan kapasitas di bidang tata kelola pemerintahan yang baik kepada para peserta dari Palestina," ujarnya.

Ketegasan Indonesia dalam mendukung Palestina juga disampaikan di berbagai kegiatan DK PBB. Pekan depan dalam kunjungan Menlu ke New York, akan ada diskusi membahas Palestina. Indonesia sebagai wakil ketua penyelenggara Committee on The Exercise of the inalienable rights of the Palestinian People (CEIRPP) akan mengambil tema The Threat of de facto annexation--What's Next for Palestine?.

"Di DK PBB-nya semisal sudah sulit membuat resolusi soal Palestina. Strategi Indonesia adalah membuat kegiatan-kegiatan yang tetap mengingatkan orang tentang isu Palestina, jadi jangan sampai isu Palestina tenggelam karena ada isu-isu baru," ujar Febrian.

Febrian mengharapkan, isu Palestina terhindar dari berada di luar radar negara-negara DK PBB khususnya, dan negara-negara anggota PBB, umumnya. Terdapat kecenderungan, isu-isu lain masuk di resolusi DK PBB, sehingga perlahan isu Palestina tersingkir dan termarjinalkan dari pembahasan. Untuk itu, Indonesia terus menggalakkan kegiatan-kegiatan di dalam kerangka DK PBB, maupun di luar kerangka PBB membawa Palestina menjadi isu penting.

Dalam keanggotaanya di DK PBB, Indonesia akan mengetuai DK PBB pada Mei mendatang. Presidensi Indonesia itu pun memiliki beberapa kegiatan dengan pilihan tema menjaga perdamaian atau peace keeping. Isu Palestina tidak luput diikutsertakan dari mandat Indonesia memimpin di DK PBB.

Sejumlah agenda untuk misi kepemimpinan Indonesia di DK PBB di antaranya debat terbuka pada 7 Mei 2019 mengenai operasi penjagaan perdamaian. Selain itu, Indonesia juga memprakarsai debat terbuka menyoal perlindungan warga sipil dari konflik bersenjata yang akan dilakukan 23 Mei. Penyelenggaraan diskusi informal menyoal permukiman ilegal, khususnya pada aspek hukum dan kemanusiaan di Palestina juga akan dibahas.

Dalam tiga bulan keanggotaan tidak tetap DK PBB, Indonesia berhasil mengeluarkan resolusi Indonesia mengenai perpanjangan mandat misi PBB di Afghanistan atau UNAMA. Draft tersebut merupakan resolusi pertama yang Indoensia gagas di 2019, mengingat belum pernah ada resolusi seperti yang digagas Indonesia sebelumnya. "Ini tentunya suatu pencapaian sendiri buat kita, sebab pembuatan resolusi ternyata tak mudah. Ada negosisasi, konsultasi, negosiasi kembali, konsultasi berkali-kali dilakukan sehingga akhirnya kita punya resolusi," kata dia.

Baca Juga

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA