REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Badan Hukum Indonesia (BHI) Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Indonesia Lalu Muhammad Iqbal menegaskan netralitas Kemenlu dalam pemilihan presiden (Pilpres) bagi WNI ataupun perwakilan pemerintah di luar negeri. Hal itu menyusul beredarnya video di media sosial yang menyatakan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi memerintahkan jajarannya di luar negeri memenangkan pasangan salah satu capres dan calon wakil presiden dalam pemilu mendatang.
Tuduhan tersebut belakangan diketahui berasal dari Muhammad Rizieq Shihab, pemimpin organisasi Front Pembela Islam (FPI). Iqbal menegaskan pihak Kemenlu selalu netral dalam Pilpres.
"Video hari ini beredar yang mengatakan ibu Retno bekerja keras mengarahkan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah memenangkan salah satu pasangan calon presiden dalam kontestasi pemilu," ujar Iqbal kepada wartawan di Jakarta, Senin (1/4).
Pernyataan tersebut, kata Iqbal sangat tidak benar. Pada awal Maret Menlu Retno memang mengunjungi Jeddah dalam konteks perlindungan WNI untuk meresmikan gedung pelayanan satu atap yang usai hampir tujuh tahun diimpikan ada. "Kunjungan tersebut jelas tidak ada kaitannya dengan politik," tegas Iqbal.
Iqbal yang turut hadir mendampingi Menlu dalam kunjungannya ke Jedah, mengatakan kunjungan Kemenlu ke Jeddah pertama untuk melihat WNI selama ini yang akan mendapatkan fasilitas di gedung pelayanan WNI satu atap yang akan berubah total. Usai diresmikan oleh Menlu, portal peduli WNI pola pelayanan di seluruh Perutusan Tetap Republik Indoensia (PTRI) akan berbeda menjadi pelayanan satu atap. "Kenapa pilihan Jeddah? karena Arab Saudi dan Malaysia dua perwakilan RI yang paling challenging (menantang) dari segi PWNI," kata Iqbal.
Kunjungan Menlu juga turut menandatangani sekolah Jeddah-Indonesia dalam rencana peresmian gedung baru. Pemerintah berencana untuk membeli gedung baru guna memperluas sekolah yang sudah ada saat ini.
Selama di Jeddah, Menlu Retno juga berbicara mengenai spesifik mengenai penyelenggaraan pemilu di luar negeri terutama kepada Panitia Pemilu Luar Negeri (PPLN). Iqbal menjelaskan, PPLN tersebut bukan berasal dari staf KBRI dan KJRI, melainkan dari warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Kemenlu hanya memberikan fasilitas ruangan.
"Jadi, sekali lagi tidak benar bahwa Menlu dengan satu cara dan lain cara pernah minta Kepala Perwakilan RI untuk memenangkan satu calon presiden," ujar Iqbal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika