REPUBLIKA.CO.ID, ISTANBUL— Kelompok Eropa yang memantau pemilihan daerah Turki, mengkritik pengekangan kebebasan berekspresi warga dan wartawan sehari setelah pemilihan daerah, yang tampaknya bakal mencatat kekalahan partai berkuasa Presiden Tayyip Erdogan di sejumlah kota besar.
Ketua Misi Pemantau Kongres Otoritas Lokal dan Regional Dewan Eropa, Andrew Dawson, mengutip perlunya bagi warga untuk menyatakan pendapat tanpa mengkhawatirkan tindakan pembalasan dari pemerintah.
"Saya khawatir kita tidak secara penuh yakin bahwa Turki saat ini memiliki lingkungan pemilihan yang bebas dan adil yang diperlukan untuk pemilihan yang benar-benar demokratis sesuai dengan prinsip dan nilai-nilia Eropa," kata dia, Senin (1/4).
"Namun kami melihat fakta bahwa banyak pihak yang berhasil sebagai tanda positif bagi ketahanan demokratis Turki," kata dia di hadapan wartawan di Ankara.
Erdogan mengalami kemunduran besar pada pemilihan Ahad (31/3), saat partai yang dipimpinnya AK Party (AKP) hilang kendali di ibu kota Ankara untuk kali pertama sejak dibentuk pada 2001. Dia tampaknya mengakui kekalahan di kota terbesar Turki, Istanbul.
Aksi unjuk rasa presiden yang berlangsung setiap hari dan liputan media yang sangat mendukung tidak cukup untuk mengatasi kekhawatiran di kalangan pemilih tentang arah Turki yang menuju resesi ekonomi pascakrisis mata uang tahun lalu
Dewan Pemilihan Tinggi pada Senin pagi mengatakan bahwa calon oposisi dari Republican People's Party (CHP) dalam pemilihan wali kota Istanbul, unggul atas calon dari AKP dengan hampir 28 ribu suara.
Senin pagi, Erdogan mengatakan partai tersebut akan mengajukan banding atas hasil pemilihan di manapun diperlukan.
Dawson menyebutkan mungkin ada alasan untuk khawatir atas penundaan lebih lanjut namun terlalu dini untuk mengatakannya.
Tahun lalu, setelah Erdogan mengumumkan pemilihan presiden dan parlemen pada 24 Juni, Council of Europe Parliamentary Assembly (PACE) Monitoring Committee menyuarakan kekhawatiran atas kebebasan dan keadilan pemilu Turki dan merekomendasikan agar pemilihan itu ditunda.
Perdana menteri Turki saat itu mengatakan kepada badan Eropa tersebut agar mereka mengurusi urusannya sendiri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
