REPUBLIKA.CO.ID, MANILA -- Presiden Filipina Rodrigo Duterte meminta kabinetnya meninjau semua kontrak pemerintah, termasuk pinjaman dari Cina dan menghapus semua ketentuan yang memberatkan. Juru bicara kepresidenan Salvador Panelo mengatakan, dalam rapat kabinet Duterte menyatakan kontrak pemerintah dapat dibatalkan dan ketentuan tertentu dalam kesepakatan juga dapat dihapus jika terbukti memberatkan negara.
"Presiden menginstruksikan semua lembaga memeriksa dan meninjau semua kontrak, serta menghapus ketentuan yang memberatkan dan mungkin merugikan kehidupan warga Filipina," ujar Panelo dilansir CNN, Selasa (2/4).
Panelo menambahkan, secara khusus Presiden Duterte telah meminta Jaksa Agung Muda Jose Calida dan Departemen Kehakiman melakukan peninjauan. Selain itu, unit hukum semua lembaga pemerintah juga diberikan instruksi yang sama.
"Presiden mengarahkan jaksa agung muda dan Departemen Kehakiman mempelajari semua kontrak yang dibuat oleh pemerintah, untuk mengetahui apakah ada ketentuan yang memberatkan dan bertentangan dengan kepentingan warga Filipina," kata Panelo.
Panelo membenarkan peninjauan tersebut termasuk perjanjian pinjaman antara Filipina dan Cina. Panelo juga mengatakan presiden telah memerintahkan peninjauan kembali perjanjian pemegang konsesi dengan penyedia air Maynilad dan Manila Water, setelah krisis air pada Maret lalu.
Senior Associate Justice, Antonio Carpio telah mengeluarkan peringatan terhadap kesepakatan pinjaman kontroversial dengan Cina. Carpio mengatakan aset patriomonial Filipina digunakan sebagai jaminan dalam proyek Bendungan Kaliwa dan proyek Pompa Irigasi Sungai Chico yang didanai oleh Cina.
"Dua pinjaman pertama yakni Chico dan Kaliwa hanyalah permulaan, karena ini adalah total 12 hingga 24 miliar dolar AS dengan beberapa proyek. Jadi kita harus berhati-hati. Kita harus menghapus ketentuan yang tidak menguntungkan kita," ujar Carpio.
Carpio mengatakan, Cina dapat merebut aset Filipina jika tidak dapat membayar kembali pinjaman tersebut. Untuk memenuhi putusan arbitrase yang menguntungkan Cina, aset patrimonial digunakan untuk komersial.
Menteri Kehakiman Menardo Guevarra mengatakan mereka akan fokus pada perjanjian konsesi dan kontrak pinjaman dengan ketentuan, yang dilaporkan tidak menguntungkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika