REPUBLIKA.CO.ID, CARACAS -- Hakim Kepala di Venezuela pada Selasa (2/4) meminta Majelis Nasional untuk melucuti hak kekebalan parlemen pemimpin oposisi Juan Guaido.
Maikel Moreno, Presiden Pengadilan Tinggi Kehakiman (TSJ), menyampaikan permintaan itu. Dia mengatakan proses pengadilan berkaitan dengan Guaido nyata dan pengadilan telah menjatuhkan sanksi. Guaido, pemimpin oposisi Venezuela di Majelis Nasional, yang mengumumkan diri sebagai presiden sementara Venezuela pada 23 Januari, telah dituntut karena melanggar larangan bepergian yang dijatuhkan atas dia dengan mengunjungi Kolombia pada Februari.
Pemerintah Venezuela pada Kamis lalu (28/3) mengumumkan telah melarang Guaido menyelenggarakan pertemuan terbuka selama 15 tahun. Ia dituduh tidak konsisten dalam pengungkapan keuangan pribadinya dan memiliki catatan pengeluaran yang lebih tinggi dari penghasilannya, demikian pernyataan dari Pengawas Negara Elvis Amoroso, sebagaimana dilaporkan Kantor Berita Turki, Anadolu.
Amoroso mengatakan semua anggota Parlemen berkewajiban mengungkapkan kondisi keuangan dan pengeluaran mereka sesuai dengan hukum di Venezuela. Sejak 2015, Guaido telah melakukan 91 perjalanan internasional tanpa izin dari Majelis Nasional, dan untuk itu ia menghabiskan 330 juta bolivar Venezuela (30 juta dolar AS) dan tidak mencatat dari mana uang itu berasal.
Sementara itu pendukung Presiden Nicolas Maduro berencana turun ke jalan pada 6 April. Diosdado Cabello, Wakil Kepala Partai Sosialis Bersatu Venezuela (PSUV), yang berkuasa, mengumumkan dalam satu taklimat di CarakCs bahwa mereka akan berkumpul pada saat itu untuk hari pertemuan terbuka anti-imperialisme.
Guaido sebelumnya menyeru pendukungnya agar turun ke jalan pada hari yang sama untuk apa yang ia namakan Operasi Kebebasan. Venezuela telah diguncang protes sejak 10 Januari, ketika Maduro diambil sumpahnya untuk masa jabatan kedua setelah pemungutan suara yang diboikot oleh oposisi. Ketegangan meningkat ketika Guaido mengumumkan diri sebagai presiden sementara, tindakan yang didukung oleh AS dan banyak negara Amerika Latin serta Eropa. Turki, Rusia, Cina, Iran, Bolivia, dan Meksiko telah memberi dukungan buat Maduro.
Ikuti Whatsapp Channel Republika