Monday, 17 Muharram 1441 / 16 September 2019

Monday, 17 Muharram 1441 / 16 September 2019

Inggris akan Terapkan Brexit yang Lebih Lunak?

Rabu 03 Apr 2019 11:22 WIB

Rep: Fergi Nadira/ Red: Budi Raharjo

Brexit terancam gagal

Brexit terancam gagal

Foto: Republika
PM May meminta Corbyn bantu pecahkan kebuntuan Brexit.

REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Perdana Menteri (PM) Inggris Theresa May akan meminta Uni Eropa (UE) untuk memperpanjang batas waktu Brexit dalam memecahkan kebuntuan di Parlemen Inggris. PM mengatakan, ia menginginkan untuk menemui pemimpin Partai Buruh Jeremy Corbyn untuk menyetujui rencana hubungan masa depan dengan UE.

Namun, May bersikeras perjanjian penarikan dirinya akan tetap menjadi bagian dari kesepakatan tersebut. Sementara seperti dilansir BBC, Corbyn mengatakan, ia akan sangat senang bertemu PM. Ia pun akan memastikan rencana untuk serikat pabean dan perlindungan hak-hak pekerja di Parlemen.

"Saya telah bertemu anggota parlemen dari semua pihak sejak beberapa minggu terakhir. Ya, ada beberapa landasan bersama dan ada beberapa bidang yang sulit untuk disepakati. Namun ada jauh lebih banyak yang menyatukan orang-orang di kedua sisi tentang jenis masyarakat kita daripada memecah belah mereka," kata Corbyn.

"Kami akan membahas dengan perdana menteri. Saya tidak ingin menetapkan batasan apa pun," tambahnya. Meski demikian, tawaran perundingan lintas partai membuat marah Tory Brexiteers. Sebab Boris Johnson menuduh para menteri mempercayakan penanganan akhir Brexit kepada Partai Buruh.

Mantan menteri luar negeri mengatakan, Brexit menjadi lunak sampai titik disintegrasi. Ia tidak pernah setuju untuk tinggal di serikat pabean.

Editor politik BBC Laura Kuenssberg mengatakan, hal tersebut menunjukkan PM akan mengadopsi hubungan yang lebih dekat dengan UE atau Brexit yang lebih lunak daripada yang telah dia setujui sejauh ini.

Inggris memiliki waktu hingga 12 April untuk mengusulkan rencananya ke UE, yang berarti harus diterima oleh mereka atau akan pergi tanpa kesepakatan. PM May menyetujui kesepakatan dengan UE pada November 2018, namun ditolak dua kali di Parlemen Inggris dengan margin besar. Sementara Parlemen Inggris pada Jumat kembali gagal mencapai kata sepakat pada bagian perjanjian penarikan yang hilang dengan 58 suara.

Anggota Parlemen sebanyak dua kali memegang suara indikatif untuk mencoba menemukan konsensus, namun tidak ada proposal yang memenangkan mayoritas. Inggris seharusnya meninggalkan UE pada tanggal 29 Maret, namun May menyetujui perpanjangan singkat setelah menyadari bahwa Parlemen tidak akan menyetujui kesepakatan dengan batas waktu.

Dalam sebuah pernyataan di Downing Street, May mengatakan, perpanjangan tenggat waktu Brexit sebisa mungkin dapat dilakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya sehingga Inggris tidak harus mengambil bagian dalam pemilihan Eropa.

Menurutnya, ia ingin terlebih dulu menyetujui rencana baru dengan Corbyn, dan memberikan suara di House of Commons sebelum 10 April, atau ketika UE akan mengadakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) darurat soal brexit.

Jika May dan Corbyn tidak menyetujui satu langkah ke depan, ia mengusulkan menempatkan sejumlah opsi kepada anggota Parlemen untuk menentukan jalan mana yang harus ditempuh. Dengan syarat UE masih harus menyetujui perpanjangan apa pun.

photo

Demonstran anti-Brexit membawa patung Perdana Menteri Theresa May dekat College Green di Houses of Parliament, London, Senin (1/4).

Editor BBC Eropa Katya Adler memperingatkan terhadap tuntutan mereka yang tak akan berubah sama sekali. Menurut Adler mereka tengah mempersiapkan kondisi yang sangat ketat untuk penundaan lebih lanjut.

"Meskipun Theresa May mengatakan dia tidak mau, para pemimpin UE akan memintanya untuk mempersiapkan Inggris mengambil bagian dalam pemilihan Parlemen Eropa pada akhir Mei karena mereka tidak percaya dia akan bisa mendapatkan rumah Brexit di pesan sebelum itu," katanya.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA