REPUBLIKA.CO.ID, SYDNEY -- Facebook Inc akan memerangi berita palsu atau hoax di Australia. Selain itu, raksasa media sosial tersebut juga akan menerapkan kontrol atau pengawasan baru pada iklan politik Australia yang mulai berlaku saat ada pengumuman resmi jadwal pemilihan umum (pemilu) dari pihak penguasa.

Direktur Kebijakan Facebook untuk Australia dan Selandia Baru, Mia Garlick mengatakan, Facebook akan melarang warga negara asing membeli iklan yang menyebutkan partai politik tertentu beserta slogan dan logo. Facebook mendapatkan tekanan untuk menghapus konten yang berisi berita hoaks setelah Rusia diduga menggunakan sosial media tersebut untuk mempengaruhi pemilu Amerika Serikat (AS) 2016. Pemerintah Australia menyatakan, pada Februari lalu pemerintah asing telah meretas jaringan komputer parlemen.

Upaya untuk melawan penyebaran berita palsu dan informasi yang salah, Facebook akan meluncurkan layanan pengecekan fakta di Australia dalam kemitraan dengan kantor berita Prancis, Agence France-Presse (AFP). Di sisi lain, Facebook juga tengah menghadapi pengawasan yang ketat setelah tragedi penembakan massal di dua masjid di Selandia Baru.

Pengamat media dan komunikasi di La Trobe University, Melbourne, Andrea Carson mengatakan, Facebook menghadapi regulasi yang lebih ketat di masa depan. Kebijakan konten media sosial telah menjadi masalah global besar.

"Ada iklim untuk perubahan," ujar Carson, Jumat (5/4).

Maraknya peredaran berita hoaks di internet telah mencengkeram negara-negara seperti Brasil dan Malaysia jelang pemilu. Pihak berwenang di Indonesia dan Uni Eropa juga telah memperingatkan ancaman berita palsu. Sementara, di India Facebook telah meningkatkan upaya untuk memblokir akun-akun palsu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika