REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA -- Pemerintah Turki mengkritik rencana Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menganeksasi permukiman Israel di Tepi Barat. Hal itu hendak dilakukannnya jika terpilih kembali sebagai perdana menteri dalam pemilu Israel yang dijadwalkan diselenggarakan pada Selasa (9/4).
Menteri Luar Negeri Turki Mavelut Cavusoglu mengatakan Tepi Barat merupakan wilayah Palestina yang diduduki Israel. Pendudukan yang telah berlangsung sejak 1967 melanggar hukum internasional.
Oleh sebab itu, Cavusoglu mengecam janji Netanyahu yang hendak mencaplok wilayah tersebut guna memenangkan pemilu Israel. “Pernyataan Perdana Menteri Netanyahu yang tidak bertanggung jawab untuk mencari suara sebelum pemilihan Israel tidak dapat dan tidak akan mengubah fakta ini (Tepi Barat sebagai wilayah pendudukan),” ujarnya pada Ahad (7/4).
Juru bicara Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Ibrahim Kalin, menyampaikan protes serupa. Dia mengaku ingin mengetahui bagaiamana Barat akan bereaksi terhadap rencana Netanyahu. “Akankah demokrasi Barat bereaksi atau akan mereka terus menentramkan? Malu pada mereka semua!” kata Kalin melalui akun Twitter pribadinya.
Pada Sabtu (6/4), Netanyahu bertanya mengapa Israel tidak menyatakan kedaulatan atas sebagaian besar permukiman yang dibangun di Tepi Barat. Sebab hal itu dilakukan terhadap Yerusalem Timur dan Dataran Tinggi Golan.
Netanyahu mengaku telah mendiskusikan hal tersebut. “Saya akan memperpanjang kedaulatan (Israel) dan saya tidak membedakan antara blok permukiman dan permukiman terisolasi,” ujarnya.
Israel mulai menduduki Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, setelah memenangkan perang melawan negara-negara Arab, yakni Yordania, Suriah, dan Mesir pada 1967. Tepi Barat berhasil direbut Tel Aviv dari kekuasaan Yordania.
Sejak saat itu, Israel mulai meluncurkan proyek pembangunan permukiman Yahudi di Tepi Barat. Namun karena hukum internasional memandang Tepi Barat dan Yerusalem Timur sebagai wilayah pendudukan, maka segala aktivitas Israel di sana dianggap ilegal.
Kendati demikian, hal itu tak menyurutkan Israel untuk menggencarkan pembangunan permukiman di sana. Saat ini terdapat lebih dari 100 permukiman ilegal Israel di Tepi Barat. Permukiman itu dihuni sekitar 650 ribu warga Yahudi Israel.
Masifnya pembangunan permukiman ilegal, termasuk di Yerusalem Timur, dinilai menjadi penghambat terbesar untuk mewujudkan solusi dua negara antara Israel dan Palestina. Sebab Palestina menginginkan Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Jalur Gaza menjadi bagian dari negaranya di masa depan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika