Minggu, 17 Zulhijjah 1440 / 18 Agustus 2019

Minggu, 17 Zulhijjah 1440 / 18 Agustus 2019

Netanyahu Galang Suara Pemilu dengan Kebijakan Permukiman

Senin 08 Apr 2019 18:36 WIB

Rep: Lintar Satria/ Red: Nur Aini

Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu.

Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu.

Foto: Ronen Zvulun/Pool Photo via AP
Netanyahu ingin menguasai wilayah Tepi Barat

REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menentukan syarat-syarat untuk menerima rencana damai Amerika Serikat (AS) yang disebut 'kesepakatan abad ini'. Sebuah langkah yang menurut para pakar bertujuan untuk mendapatkan suara dalam pemungutan suara pada Selasa (9/4).

Baca Juga

Dalam wawancaranya dengan surat kabar Israel Hayom, Netanyahu yang juga pemimpin partai sayap kanan Likud mengatakan ia belum berkoordinasi dengan Presiden AS Donald Trump tentang kesepakatan tersebut. Tapi ia sudah menentukan 'tiga syarat dasarnya'.

"Tidak ada satu pun pemukiman yang digusur dari Tepi Barat. Tepi Barat tetap dalam kuasa Israel, dan Yerusalem tidak dipecah," kata Netanyahu, dilansir di Anadolu Agency, Senin (6/4).

Mengomentari tentang keberadaan Otoritas Palestina (PA) di Tepi Barat dan pergerakan Hamas di Jalur Gaza, Netanyahu mengatakan ia menolak kekuasaan PA di Gaza. Alasannya karena Israel mendapatkan manfaat dari sisi Palestina.

PA langsung mengutuk dan menolak pernyataan Netanyahu tersebut. Kantor berita WAFA melaporkan PA menyebut komentar itu 'tidak bertanggung jawab'.

Kepada Anadolu Agency, dosen ilmu politik dan hubungan internasional Birzeit University, Nabil al-Khatib mengatakan pernyataan Netanyahu menunjukan sikap pemerintah Israel yang sudah lama diketahui. "Kesepakatan abad ini tidak akan jauh dari posisi Israel," kata Khatib.

Ia menekankan posisi Palestina terhadap pemerintah AS. Menurutnya, Palestina harus terus menolak mediasi yang dilakukan Amerika dan menolak untuk proposal apa pun yang AS ajukan.

Partai sayap kanan Likud dan koalisi Biru dan Putih yang dipimpin Benny Gantz diprediksi akan menjadi rival utama dalam pemilu tahun ini. Khatib tidak yakin hubungan Trump dan Netanyahu akan retak karena kesepakatan abad ini.

"Nada pernyataan Netanyahu didorong pemilih, dia ingin menunjukkan dirinya sebagai orang yang mengajukan syarat terhadap Amerika," kata Khatib.

Menurutnya di masa depan, rencana AS mungkin akan sesuai dengan posisi Israel. Perbedaan-perbedaannya pun hanya ada di rincian-rincian yang sangat terbatas. 

Namun ia menekankan jika AS mengajukan persyaratan dalam rencana damai maka akan sulit bagi Netanyahu untuk menolaknya. Menurut Khatib sangat memalukan bagi Netanyahu untuk menolaknya karena hubungannya yang luar biasa baik dengan Trump.

Khatib yakin Trump dapat menghindari Netanyahu dari tekanan politik internal sebelum pemilu. Caranya dengan 'menunda memperkenalkan' kesepakatan damai yang ia ajukan.

Kepala Pusat Hubungan Israel dan Palestina Al-Quda yang bermarkas di Tepi Barat, Emad Abu Awwad mengatakan pernyataan Netanyahu 'menegaskan' kebijakan permukiman di Tepi Barat. Awwad mengatakan perdana menteri itu akan mendapatkan suara dari pernyataan tersebut.

"Ia sudah mengadopsi kebijakan itu di lapangan sejak ia mulai menjabat, kebijakannya sudah mapan dan sistematis tapi dia juga ingin menekankannya kembali agar (kebijakan itu) memberikannya banyak suara," kata Awwad. 

Berhentinya proses perdamaian sejak 2014 lalu, kata Awwad, tema kampanye Netanyahu dalam pemilu 2015 lalu 'menegaskan tidak akan ada perdamaian'. Awwad menunjukkan video saat Netanyahu mengatakan hal itu.

"Perdamaian tidak ada dalam agenda Likud tapi menghilangkan mimpi negeri Palestina secara bertahap tanpa mengungkapkannya kepada publik dunia," kata Awwad.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA