REPUBLIKA.CO.ID, KHARTOUM -- Dewan militer yang menguasai Sudan pada Jumat berjanji negeri tersebut akan memiliki pemerintah sipil baru sehari setelah Angkatan Bersenjata menggulingkan presiden Omar Al-Bashir, tapi usul tersebut segera ditolak oleh kelompok pemrotes utama.
Dewan tersebut, yang sekarang memerintah Sudan di bawah Menteri Pertahanan Mohammed Ahmed Awad ibn Auf, mengatakan masa peralihan pra-pemilihan umum yang diumumkannya pada Kamis (11/4) ditarget berlangsung selama dua tahun paling lama atau lebih cepat jika kekacauan dapat dihindari.
Laporan Reuters menyebut dewan tersebut juga mengumumkan bahwa dewan itu tidak akan mengekstradisi Al-Bashir untuk menghadapi tuntutan pemusnahan suku di Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Tapi ia akan diadili di Sudan.
Pengumuman mengenai pemerintah sipil oleh Kepala Komite Politik Dewan Militer Jenderal Omar Zain Al-Abideen, tampaknya bertujuan meyakinkan kembali demonstran yang marah dan turun ke jalan untuk memperingatkan tak diberlakukannya kekuasaan militer setelah Al-Bashir digulingkan. Tapi kelompok utama pemrotes menolak usul tersebut, dan mengatakan Dewan Militer "tak mampu membuat perubahan".
Di dalam satu pernyataan, Perhimpunan Profesional Sudan kembali menyampaikan tuntutannya agar kekuasaan diserahkan secepatnya kepada "pemerintah peralihan sipil".
Al-Abideen berjanji bahwa Dewan Militer tak akan mencampuri pemerintah sipil. Namun ia mengatakan Kementerian Pertahanan dan Dalam Negeri akan berada di bawah kendali Dewan Militer.
Dewan Militer dipimpin oleh ibn Auf, yang menjadi wakil presiden dan menteri pertahanan di bawah Al-Bashir dan termasuk di antara sedikit komandan Sudan yang dikenakan sanksi oleh Washing karena perannya selama penindasan yang dilakukan dalam konflik Darfur.
Al-Abideen mengatakan Dewan Militer tak memiliki penyelesaian bagi krisis Sudan. Ia menambahkan Dewan tersebut berencana mengadakan dialog dengan pemrotes.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
