REPUBLIKA.CO.ID, SANTIAGO -- Lima Group yang sebagian besar terdiri atas negara-negara Amerika Latin, menyerukan PBB untuk mengambil tindakan dalam mencegah bertambahnya krisis kemanusiaan Venezuela, Senin (15/4).
Dilansir dari laman Voice of America Selasa (16/4), kelompok 14 negara yang juga termasuk Kanada, mendesak Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, Majelis Umum dan Dewan Keamanan untuk mengambil langkah-langkah untuk menghindari mundurnya perdamaian dan keamanan. Selain itu, mereka diminta untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada penduduk migran yang datang dari Venezuela.
Desakan tersebut datang saat Kanada mengumumkan sanksi baru terhadap 41 anggota pemerintahan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro. Kanada menganggap Maduro bertanggung jawab atas memburuknya situasi di negara Amerika Selatan.
Sanksi itu termasuk pembekuan aset individu dan larangan melakukan bisnis dengan Kanada. Sebelumnya sanksi telah diberikan kepada 70 pejabat tinggi pemerintah lainnya.
Lebih dari empat tahun resesi telah mengakibatkan krisis Venezuela. Penduduk miskin di negara itu menderita kekurangan kebutuhan dasar seperti, makanan, dan obat-obatan. Meskipun demikian, negara Amerika Selatan ini memiliki cadangan minyak terbesar di dunia. Sebagian besar anggota Lima menolak untuk mengakui masa jabatan kedua Maduro, yang dimulai pada 10 Januari.
Sekretaris Negara AS, Mike Pompeo mengakhiri tur di Amerika Selatan pada Ahad dengan mengunjungi perbatasan Kolombia dengan Venezuela. Ia mendesak Maduro untuk membuka kembali perbatasan untuk mengizinkan bantuan kemanusiaan yang telah ditimbun di kota Cucuta, Kolombia selama dua bulan.
Menurut PBB Lebih dari 2,7 juta warga Venezuela telah meninggalkan negara itu sejak 2015. Sementara Dana Moneter Internasional (IMF) mengatakan, inflasi negara itu akan mencapai 10 juta persen, angka yang mengejutkan di tahun ini.
Rakyat Venezuela telah dilanda pemadaman listrik berulang kali dalam beberapa pekan terakhir. Sementara itu, pengangguran mencapai lebih dari 44 persen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika