REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Proposal Amerika Serikat (AS) untuk perdamaian Israel dan Palestina yang disebut 'Kesepakatan Abad Ini' tidak mencantumkan kedaulatan Palestina. Dilansir dari Aljazirah, Selasa (16/4) isi kesepakatan tersebut dilaporkan surat kabar AS the Washington Post. 

Salah satu sumber yang dekat dengan rencana tersebut mengatakan kesepakatan itu berjanji untuk meningkatkan taraf kehidupan rakyat Palestina. Tapi, rencana itu tidak menjamin keamanan negara Palestina. 

Gedung Putih diharapkan akan mengumumkan kesepakatan yang sudah lama ditunggu pada 2018. Kesepakatan tersebut dipimpin oleh menantu Presiden AS Donald Trump, Jared Kushner.

Sementara itu, pemerintah AS masih merahasiakan rincian rencana kesepakatan tersebut. Washington Post melaporkan komentar Kushner dan pejabat-pejabat AS lainnya mengisyaratkan kesepakatan itu akan 'menghilangkan status kenegaraan sebagai landasan upaya perdamaian'. 

Kemungkinan besar kesepakatan itu akan menititikberatkan pada keamanan Israel seputar proposal yang pembangunan infrastruktur dan industri terutama di Jalur Gaza yang dikepung Israel. Agar rencana itu sukses atau bahkan melewati gerbang awal, setidaknya diperlukan persetujuan awal dari Israel dan Pelestina serta negara-negara Teluk Arab. Para pejabat AS mengatakan negara-negara Teluk akan diminta untuk membantu mendanai rencana itu. 

Para pakar berpendapat kemungkinannya sangat kecil bagi Kushner untuk berhasil. AS sudah gagal mendamaikan kawasan itu sejak Perjanjian Oslo pada 1993. 

Dalam upaya mempertahankan elemen-elemen Perjanjian Oslo, termasuk masalah permukiman, pengungsi Palestina dan hak mereka untuk pulang, mantan Presiden AS Bill Clinton sudah mencoba melakukan negosiasi dan mencapai kesepakatan final dalam Pertemuan Kamp David tahun 2000. Tapi Clinton pun gagal. 

Pembangunan pemukiman Yahudi di wilayah Palestina berkali-kali menggagalkan upaya perdamaian. Trump yang memiliki hubungan lebih baik dengan Israel dibandingkan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya sudah mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada tahun lalu. 

Ia memindahkan kedutaan besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem yang merusak kebijakan luar negeri AS selama beberapa dekade. Sebab, status Yerusalem menjadi titik konflik Israel-Palestina.   

Israel menjajah setengah Yerusalem timur pada 1967. Pada 1980, mereka mengeluarkan undang-undang yang menyatakan Yerusalem sebagai ibu kota Israel.   

Washington Post melaporkan pejabat negara Arab yang terlibat dalam kesepakatan Kushner tersebut mengatakan menantu Trump itu tidak menawarkan sesuatu yang spesifik. Tapi menurutnya rencana tersebut akan memberikan kesempatan ekonomi untuk rakyat Palestina dan mensahkan pendudukan Israel.

Ikuti Whatsapp Channel Republika