REPUBLIKA.CO.ID, Aljir -- Kubu militer Aljazair mempertimbangkan segala pilihan untuk menyelesaikan krisis politik yang melanda negara tersebut. Krisis itu sendiri ditandai membanjirnya ribuan demonstran yang terus menyuarakan protes agar presiden-sementara diturunkan.
Dalam pidato yang disiarkan media pro-pemerintah, Selasa (16/4), Jenderal Ahmed Gaid Salah menegaskan, segala cara telah dilakukan untuk menghalau kekacauan yang terjadi, khususnya menjelang pemilihan umum (pemilu) pada 4 Juli 2019 mendatang.
"Semua opsi terbuka untuk mengatasi berbagai kesulitan dan menemukan solusi untuk krisis sesegera mungkin dilakukan, dengan cara yang melayani kepentingan bangsa kita tanpa memperhatikan kepentingan individu," kata dia, dikutip dari Aljazeera, Rabu (17/4).
Ahmed Gaid mulai angkat bicara setelah pengunduran diri menteri dalam negeri Aljazair, Tayeb Belaiz, yang disiarkan stasiun televisi negara pada Selasa (16/4).
Sebelumnya, Abduleaziz Bouteflika yang telah 20 tahun berkuasa akhirnya mundur sebagai presiden. Namun, warga Aljazair tetap menyerukan orang-orang dalam kabinet Bouteflika untuk ikut meletakkan jabatan. Rakyat setempat juga menuntut adanya perbaikan besar-besaran dalam sistem politik Aljazair.
“Yang kita inginkan bukan hanya Abdelaziz Bouteflika yang mundur, tetapi kita juga menginginkan terciptanya sistem politik baru,” ujar Mohamed, seorang anggota serikat mahasiswa di Aljazair, dikutip dari Aljazeera.
Demikian juga, Amel, seorang insinyur komputer yang tinggal di Algiers, mengatakan bahwa dia tidak puas dengan keputusan Bouteflika. Dia juga mengatakan akan ambil bagian dalam protes melawan pemerintahan.
“Ini adalah langkah pertama tetapi ini bukan tujuan akhir kami. Kami tidak akan berhasil jika Bouteflika mengundurkan diri sementara penjaga lama tetap pergi setelah 28 April. Mereka semua harus pergi. Sekarang lebih dari sebelumnya, kami harus tetap bersatu dan menunjukkan dengan damai menentang rezim,” kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
