REPUBLIKA.CO.ID, PYONGYANG -- Media Korea Utara (Korut) KCNA menyatakan Korut tidak lagi menginginkan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo terlibat dalam perundingan mengenai nuklir. KCNA mengatakan Korut menyerukan kewaspadaan terhadap seseorang sehingga harus lebih berhati-hati dalam berkomunikasi apalagi menyoal nuklir.
Pejabat senior di Kementerian Luar Negeri Korut Kwon Jong-gun mengatakan, belum ada yang dapat memprediksi situasi di Semenanjung Korea jika AS tidak meninggalkan akar penyebabnya. "Tak ada yang bisa memprediksi situasi Korea, jika AS tak meninggalkan akar penyebab yang memaksa Pyongyang mengembangkan program nuklirnya," ujar Kwon melalui KCNA.
Senin lalu, Pompeo menanggapi perkataan Pemimpin Korut Kim Jong-un yang meminta Washington menunjukkan lebih banyak fleksibilitas dalam pembicaraan nuklir tahun ini. Pompeo mengatakan, Kim harus menepati janjinya menyerahkan senjata nuklirnya.
Citra satelit yang disebut peneliti dari Beyond Parallel, sebuah proyek CSIS, menunjukkan Laboratorium Radiokimia di Yongbyon Nuclear Research Center di North Pyongan, Korea Utara, 12 April 2019. Foto dirilis pada 16 April 2019.
Pompeo mengaskan Presiden AS Donald Trump memiliki tekadnya untuk maju membicarakan kembali masalah ini secara diplomatis. "Tim kami bekerja sama dengan Korut untuk memetakan jalan ke depan sehingga kami bisa sampai di sana. Dia mengatakan dia ingin itu dilakukan pada akhir tahun. Saya ingin melihat itu dilakukan lebih cepat," kata Pompeo.
Trump dan Kim telah melakukan pertemuan sebanyak dua kali. Di Singapura pada Juni 2018, dan di Hanoi, Vietnam pada Februari lalu. Pertemuan kali kedua mereka pun tidak menghasilkan kesepakatan yang berarti. Hal tersebut disebabkan kedua belah pihak mempertahankan posisinya soal penerapan sanksi.
Korut, yang telah menutup beberapa situs uji coba rudal dan nuklirnya, meminta AS mencabut sebagian sanksi ekonominya. Namun AS tetap berkukuh tidak akan mencabut sanksi apa pun. Sanksi ditarik sepenuhnya jika Korut telah melakukan denuklirisasi menyeluruh dan terverifikasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika