REPUBLIKA.CO.ID, KHARTOUM -- Ribuan pengunjuk rasa berada di luar Kementerian Pertahanan Sudan untuk menuntut dewan militer agar menyerahkan transisi pemerintahan kepada warga sipil. Mereka telah berkumpul di pusat ibu kota sejak pekan lalu, ketika pemerintahan Omar al-Bashir digulingkan dan masa transisi diambil alih oleh dewan militer.
"Kami akan tetap berada di jalan sampai kekuasaan diserahkan kepada otoritas sipil. Kami akan menjatuhkan pemerintahan militer," ujar salah satu pengunjuk rasa, Samia Abdallah yang berusia 24 tahun, dilansir The Guardian, Jumat (19/4).
Para pengunjuk rasa meneriakkan seruan, "Kebebasan dan revolusi adalah pilihan rakyat. Pemerintahan sipil, pemerintahan sipil" sambil mengibarkan bendera nasional. Tak hanya itu, sebuah layar raksasa menunjukkan sebuah film yang mendokumentasikan pelanggaran nyata oleh dinas keamanan.
Dewan militer menyatakan siap untuk memenuhi beberapa tuntutan para pengunjuk rasa, termasuk memerangi korupsi. Namun, dewan militer mengindikasikan bahwa mereka tidak akan menyerahkan kekuasaan sebagaimana permintaan para pengunjuk rasa.
Masa transisi yang berjalan hingga dua tahun akan diikuti oleh pemilihan umum, dan siap bekerja dengan aktivis Bashir. Sedangkan, kelompok oposisi membentuk pemerintahan sipil sementara.
"Kami sepenuhnya berkomitmen untuk menyerahkan kekuasaan dalam waktu maksimal dua tahun," ujar salah satu anggota dewan, Letnan Jenderal Salah Abdelkhalek kepada televisi pemerintah.
Dalam sebuah pernyataan, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Morgan Ortagus mengatakan, pihaknya meminta militer Sudan untuk memberikan pemerintahan transisi damai kepada sipil. Dia menilai pemerintahan transisi harus bergerak secara inklusif.
"Kehendak rakyat Sudan sudah jelas, sudah saatnya untuk bergerak ke arah pemerintahan transisi yang inklusif dan menghormati hak asasi manusia serta supremasi hukum," ujar Ortagus.
Deputi asisten menteri luar negeri AS Makila James akan mengadakan pembicaraan di Khartoum selama akhir pekan untuk melihat situasi di lapangan. Seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri AS menggambarkan situasi di Sudan sangat tidak menentu. Hal itu dipicu oleh pembebasan tahanan politik dan pembatalan jam malam.
Dengan demikian, negosiasi mengenai siapa yang harus memimpin masa transisi harus diselesaikan dengan baik. Kebijakan Washington terhadap Sudan akan didasarkan pada penilaian atas peristiwa di lapangan dan tindakan otoritas pemerintahan transisi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
