REPUBLIKA.CO.ID, VLADIVOSTOK -- Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan tak ada yang salah dengan perubahan peraturan bagi masyarakat di kawasan yang memisahkan diri di Ukraina untuk menerima paspor Rusia, Kamis (25/4). Keputusan memberi paspor Rusia pada warga Ukraina mendapat kecaman dan seruan bagi pemberlakuan sanksi-sanksi lagi terhadap Rusia.
Putin, yang berbicara kepada wartawan pada akhir pertemuan dengan pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong-un, mengatakan Polandia dan Hungaria memberikan kewarganegaraan kepada kerabat etnis di luar tapal batas mereka. Ia mengatakan tak melihat alasan mengapa Rusia tak melakukan hal yang sama.
"Hal itu menimbulkan reaksi negatif. Aneh. Apakah orang-orang Rusia di Ukraina lebih jelek daripada orang-orang Rumania atau Hungaria? Saya tak melihat ada hal yang janggal di sini," kata Putin.
Putin menandatangani instruksi pada Rabu dengan menyebutkan warga masyarakat di kawasan Donestk dan Luhansk, Ukraina, berhak mengajukan kewarganegaraan Rusia berdasarkan prosedur yang dipercepat untuk diproses dalam waktu tiga bulan. Uni Eropa mengecam langkah Rusia pada Kamis dengan mengatakan hal itu serangan lain oleh Rusia atas kedaulatan Ukraina.
"Waktunya menunjukkan niat Rusia untuk membuat Ukraina tak stabil dan meningkatkan konflik," kata juru bicara Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Federica Mogherini dalam satu pernyataan.
Presiden Ukraina yang baru terpilih Volodymyr Zelenskiy, yang menang dalam pemilihan presiden dengan suara terbanyak pada Ahad, mengatakan langkah Rusia itu menunjukkan Rusia melancarkan perang di Ukraina. Ia menyerukan sanksi-sanksi tambahan terhadap Rusia.
Pemberontakan pecah menentang kekuasaan pemeriintah Ukraina di kawasan Donetsk dan Luhansk tahun 2014 setelah presiden yang pro-Rusia digulingkan di Kiev dalam revolusi. Rusia yang juga mencaplok kawasan Krimea Ukraina tahun itu, memberikan bantuan militer bagi kelompok-kelompok separatis di timur, demikian bukti yang dikumpulkan oleh Reuters walaupun para pejabat Rusia telah membantah menyediakan dukungan material.
Ikuti Whatsapp Channel Republika