REPUBLIKA.CO.ID, KIEV -- Presiden Ukraina terpilih Volodymyr Zelensky menolak tawaran Presiden Rusia Vladimir Putin untuk memberikan paspor ke warganya. Sebaliknya, Zelensky berjanji memberikan kewarganegaraan kepada warga Rusia yang 'menderita' di bawah pemerintahan Kremlin.
Sebelumnya, Putin mengatakan sedang mempertimbangkan rencana mempermudah warga Ukraina yang tinggal di wilayah timur mendapatkan paspor Rusia. Ukraina telah memerangi pemberontak di Ukraina timur sejak 2014 dalam perang yang menewaskan 13 ribu orang. Zelensky, seorang komedian yang memenangkan pemilihan presiden Ukraina pekan lalu, menanggapi tawaran Putin dengan merilis pernyataan di Facebook pada Sabtu malam.
"Kami tahu betul apa yang ditawarkan oleh paspor Rusia, yakni hak untuk ditangkap karena protes damai, hak untuk tidak memiliki pemilihan umum yang bebas dan kompetitif," ujar Zelensky dilansir China Global Television Network, Senin (29/4).
Zelensky mengatakan, salah satu perbedaan antara Ukraina dan Rusia adalah orang Ukraina memiliki kebebasan berbicara, kebebasan media, dan internet. Dia sebelumnya menyerukan lebih banyak sanksi internasional terhadap Rusia dalam menanggapi rencana Rusia yang memberikan kewarganegaraan kepada penduduk separatis Ukraina timur.
Uni Eropa juga mengecam skema paspor Rusia. Uni Eropa dan menyebutnya sebagai serangan baru terhadap kedaulatan Ukraina. Uni Eropa menyatakan Rusia berusaha mengacaukan Ukraina setelah pemilihan presiden.
Di sisi lain, Zelensky berjanji memulai kembali pembicaraan damai dengan separatis yang juga melibatkan Rusia dan Barat. Putin belum memberi selamat atas terpilihnya Zelensky dalam pemilu. Rusia menyatakan siap berbicara dengan kepemimpinan Ukraina baru dan ingin memahami posisi aktor pada konflik.
Sebelumnya, Presiden Putin menandatangani dekrit mempermudah warga yang tinggal di wilayah separatis Ukraina timur, agar dapat mengakses paspor Rusia. Langkah ini dipandang sebagai tantangan bagi komedian Zelensky yang memenangi pemilihan presiden (pilpres) Ukraina pekan lalu.
Putin mengatakan, dekrit tersebut murni karena alasah kemanusiaan. Dekrit ini ditujukan untuk orang-orang yang tinggal di wilayah Donetsk dan Luhansk yang disita oleh kelompok separatis pada 2014 setelah Rusia mencaplok Krimea dari Ukraina. Konflik di daerah tersebut telah menewaskan sekitar 13 ribu orang, sejak Rusia menganeksasi semenanjung Krimea di Kiev pada 2014.
"Orang-orang yang tinggal di daerah ini sepenuhnya kehilangan hak-hak sipil, mereka tidak bisa bergerak secara normal atau memenuhi kebutuhan mereka yang paling dasar," ujar Putin dilansir BBC, Kamis (25/4).
"Kami tidak ingin menciptakan masalah bagi pemerintahan Ukraina yang baru," lanjut Putin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
