REPUBLIKA.CO.ID, WARSAWA -- Kepala Eksekutif Uni Eropa Jean-Claude Juncker mengatakan Polandia tidak akan meninggalkan Uni Eropa. Meskipun jika partai berkuasa Law and Justice (Pis) yang cukup anti-Uni Eropa kembali terpilih dalam pemilihan umum tahun ini.
Pernyataan ini menanggapi pertanyaan surat kabar Polandia, Rzeczpospolitaon. Surat kabar itu bertanya kepada Juncker apakah Polandia akan keluar dari Uni Eropa setelah pemilihan parlemen pada musim gugur nanti.
"Polandia tetap bersama kami (Uni Eropa) karena kami memiliki nilai yang sama," kata Juncker, Senin (29/4).
Partai oposisi terbesar di Polandia berulang kali memperingatkan jika Pis kembali berkuasa mereka dapat mengeluarkan negara itu dari blok Eropa. Pis memang kerap berselisih dengan Uni Eropa.
Mereka sering tidak sependapat dengan Komisi Eropa yang menangani pengadilan Polandia sejak tahun 2016 lalu. Sebagian besar negara-negara Uni Eropa mendukung komisi tersebut.
Uni Eropa khawatir dengan pemerintah Polandia yang mencemooh standar dasar demokrasi negara berpenduduk 38 juta orang ini. Uni Eropa pun meluncurkan prosedur yang belum pernah dilakukan sebelumnya untuk melihat apakah Polandia masih mematuhi hukum atau tidak.
Pis juga berselisih dengan Uni Eropa tentang aturan perlindungan lingkungan dan imigrasi. Partai populis itu juga kerap menyerang negara-negara demokratis.
Baru-baru salah seorang petinggi PiS mengatakan Jerman dapat berhutang kepada Polandia sebesar 850 juta dolar AS atas biaya reparasi kerusakan Perang Dunia II. Sebanyak enam juta orang Polandia termasuk tiga juta orang Yahudi di negara itu dibunuh dalam perang yang dimulai Nazi Jerman.
Jerman salah satu rekan perdagangan terbesar Polandia dan anggota Uni Eropa serta NATO yang berpangaruh mengatakan klaim finansial yang berhubungan dengan Perang Dunia II sudah diselesaikan. Pis kembali mencuatkan persoalan itu sejak mereka berkuasa pada tahun 2015 lalu.
Mereka menjadi isu korban perang untuk membangkitkan nasionalisme Polandia. Pis sendiri belum memberikan permintaan biaya reparasi resmi. Tapi saling serang pernyataan di media membuat hubungan mereka dengan Jerman memburuk.
"Polandia tidak hanya kehilangan jutaan warganya tapi juga hancur dalam cara brutal yang tidak biasa," kata Arkadiusz Mularczyk, yang memimpin komite urusan reparasi di Parlemen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
