REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Ribuan anggota serikat kerja dan aktivis di seluruh dunia melakukan unjuk rasa hari buruh. Mereka meminta kondisi kerja dan hak pekerja yang lebih baik lagi.
Di Korea Selatan (Korsel) para buruh yang tergabung dalam serikat kerja juga mengeluarkan pernyataan gabungan dengan organisasi pekerja Korea Utara (Korut). Meminta dua negara Korea untuk mendorong komitmen kerja sama antar-Korea yang telah dilakukan tahun lalu.
"Sistem kasta yang baru berlaku telah mendiskriminasikan pekerja tidak tetap dalam status pekerjaan dan upah yang menyebabkan perpecahan sosial yang parah," kata Ketua Konfederasi Serikat Buruh Korea (KCTU) Kim Myeong-hwan, Rabu (1/5).
Banyak perjanjian yang telah disetujui oleh kedua negara Korea. Termasuk perjanjian proyek ekonomi gabungan yang ditanda tangani ditengah kebuntuan negosiasi denuklirisasi Semenanjung Korea yang dilakukan Amerika Serikat (AS) dan Korut.
Seperti di Indonesia, pada hari Rabu (1/5) para buruh di Filipina, Malaysia, Taiwan, Kamboja dan Myanmar juga melakukan aksi unjuk rasa. Sebagian besar buruh di belahan dunia lainnya juga melakukan demonstrasi.
Di Sri Lanka sebagian besar partai politik meminta buruh untuk tidak melakukan unjuk rasa karena alasan keamanan. Terutama setelah serangan bom Paskah yang menewaskan 232 orang dan diklaim milisi teroris Islam radikal.
Pihak berwenang Prancis meminta pengamanan unjuk rasa hari buruh diperketat. Menteri dalam negeri Prancis beralasan unjuk rasa tersebut beresiko disusupi 'aktivis radikal'. Sebanyak 7.400 polisi dikerahkan dalam unjuk rasa ini. Drone akan membantu mereka dalam mengawasi jalannya unjuk rasa dan lebih cepat menghentikan kekerasan.
Mengenakan ikat kepala dan meninju tangan mereka ke udara, para pengunjuk rasa di Seoul melakukan unjuk rasa di dekat Pusat Kota. Membentangkan spanduk bertuliskan buruknya kondisi kerja dan meminta kesetaraan upah serta fasilitas antara pekerja kontrak dan tetap.
Pengunjuk rasa di Korsel juga meminta pemerintah mereka meratifikasi konvensi kunci Organisasi Pekerja International (ILO) yang dapat memperkuat daya tawar kolektif dan hak mereka sebagai organisasi. Serta mengambil langkah yang lebih tegas untuk mereformasi 'chebol' atau keluarga kolongmerat yang mendominasi ekonomi Korea Selatan.
Chebol seperti Samsung atau Hyundai sering dituduh melakukan korupsi dan monopoli. Undang-undang Korsel melarang pekerja pemerintah dan pekerja yang diberhentikan untuk bergabung atau membentuk serikat buruh.
"Warung kecil, orang miskin, difabel dan anggota masyarakat yang lemah lainnya hidup dengan sangat sulit di masyarakat yang tidak setara yang didominasi chebol dan hanya menawarkan sistem jaringan pengaman yang bocor," kata Kim Myeong-hwan.
Sementara itu Bangladesh ribuan pekerja garmen dan anggota organisasi pekerja melakukan pawai di ibukota Dhaka. Mereka meminta kondisi kerja yang lebih baik dan kenaikan upah minimum.
Nazma Akter, presiden salah satu serikat buruh terbesar di Bangladesh mengatakan buruh garmen perempuan juga meminta enam bulan cuti hamil. Mereka juga menuntut perlindungan terhadap pelecehan dan kekerasan seksual di lingkungan kerja.
Ikuti Whatsapp Channel Republika