REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Perdana Menteri Inggris Theresa May memecat Menteri Pertahanan Gavin Williamson, karena diduga ada kebocoran diskusi di Dewan Keamanan Nasional tentang perusahaan telekomunikasi asal Cina Huawei. Pemecatan mendadak Gavin Williamson merupakan pukulan lain bagi May, yang kepengurusannya terhenti karena sejauh ini belum berhasil mengantar Inggris keluar dari Uni Eropa dengan lancar.
Pemecatan itu juga menggarisbawahi betapa seriusnya pemerintah menangani kebocoran dari Dewan Keamanan Nasional. Dewan tersebut membahas keamanan nasional Inggris, serta koordinasi intelijen dan strategi pertahanan, dan hanya melibatkan menteri-menteri tertentu untuk menjaga pembicaraannya tetap rahasia.
Kerahasiaan itu ternodai pada bulan lalu ketika surat kabar Telegraph melaporkan Inggris melibatkan Huawei untuk membangun jaringan 5G. Hal ini membuat London berselisih dengan Washington mengenai generasi berikutnya dari teknologi komunikasi.
Dalam sepucuk surat kepada Williamson, May menulis bahwa penyelidikan atas kebocoran telah memberikan bukti kuat.
"Tidak ada versi lain, peristiwa yang kredibel untuk menjelaskan kebocoran tersebut telah diidentifikasi," ujar May dalam suratnya, Kamis (2/5).
Williamson, membantah bahwa dirinya harus bertanggung jawab atas kebocoran tersebut. "Saya dengan keras menyangkal bahwa saya terlibat dalam kebocoran ini, dan saya yakin bahwa penyelidikan menyeluruh dan formal akan membenarkan posisi saya," katanya.
May menunjuk Menteri Pembangunan Internasional Penny Mordaunt untuk menggantikan Williamson sebagai menteri pertahanan. Dia juga menunjuk Rory Stewart untuk menggantikan posisi Mordaunt. Adapun Mordaunt akan menjadi menteri pertahanan perempuan pertama di Inggris.
Bagi sebagian orang di Partai Konservatif, Williamson adalah pilihan yang tidak masuk akal untuk menduduki posisi sebagai menteri pertahanan setelah pendahulunya, Michael Fallon, berhenti dalam skandal pelecehan seksual pada 2017. Banyak orang di Partai Konservatif merasa jabatan Williamson sebagai menteri pertahanan tidak lebih dari hadiah untuk perannya yang menjadi perantara kesepakatan dengan Partai Unionist Demokrat Irlandia Utara untuk menopang pemerintahan May.
Menteri Luar Negeri, Jeremy Hunt, menyesal atas pemecatan Williamson. Menurutnya, situasi saat ini cukup genting sehingga tidak ada alternatif lain.
Partai-partai oposisi menyerukan investigasi kriminal terkait kebocoran tersebut. Oposisi utama Partai Buruh menggambarkan pemerintah Konservatif tidak mampu menyelesaikan krisis mereka sendiri.
“Pertikaian konservatif telah merusak fungsi dasar pemerintah, dan sekarang berpotensi membahayakan keamanan. Polisi harus segera melakukan penyelidikan, ”kata Kepala Kebijakan Pertahanan Buruh, Nia Griffiths, dalam sebuah pernyataan setelah Williamson dipecat.
Bagi banyak Konservatif, kebocoran Dewan Keamanan Nasional meningkatkan keraguan tentang seberapa besar kendali May atas pemerintahannya.
Huawei, produsen peralatan telekomunikasi terbesar di dunia, berada di bawah pengawasan ketat setelah AS mengatakan kepada sekutu untuk tidak menggunakan teknologinya karena khawatir itu bisa menjadi kendaraan bagi mata-mata Cina. Namun, Huawei dengan tegas membantahnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
