REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Penasihat senior Gedung Putih, Jared Kushner berharap Israel akan memperhatikan proposal perdamaian Timur Tengah yang dibuat oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump sebelum melanjutkan rencana untuk mencaplok permukiman di Tepi Barat. Kushner mengatakan, proposal perdamaian Timur Tengah akan segera dirilis dan meminta Israel serta Palestina agar tidak melakukan tindakan sepihak.
"Saya berharap kedua belah pihak akan melihatnya secara nyata, pihak Israel dan pihak Palestina, sebelum langkah-langkah sepihak dibuat," kata Kushner, yang berbicara pada jamuan makan malam di Washington Institute for Near East Policy, Jumat (3/5).
Kushner dan Utusan AS untuk Timur Tengah, Jason Grenblatt telah menghabiskan waktu dua tahun untuk membuat proposal perdamaian tersebut. Proposal itu diharapkan dapat memberikan kerangka kerja dan membuka dialog baru antara Israel dan Palestina. Proposal perdamaian tersebut diperkirakan akan dirilis pada Juni 2019, yakni setelah bulan Ramadhan.
"Apa yang dapat kami kumpulkan adalah solusi yang kami yakini sebagai titik awal yang baik untuk masalah politik, dan kemudian garis besar apa yang dapat dilakukan untuk membantu orang-orang ini memulai hidup yang lebih baik," kata Kushner.
“Saya diberi tugas untuk mencoba menemukan solusi antara kedua belah pihak dan saya pikir apa yang akan kami kemukakan adalah kerangka kerja yang menurut saya realistis, dapat dieksekusi dan itu adalah sesuatu yang menurut saya akan mengarah ke kedua belah pihak menjadi jauh lebih baik, " kata Kushner.
Kushner mulai mengambil peran yang lebih publik dalam administrasi Trump. Adapun Trump sangat bergantung pada Kushner untuk membantu mengembangkan undang-undang reformasi penjara, kesepakatan perdagangan AS-Meksiko-Kanada yang baru, dan sedang mengerjakan proposal imigrasi AS.
Usulan proposal Timur Tengah, telah ditunda karena berbagai alasan selama 18 bulan terakhir. Proposal itu memiliki dua komponen utama. Pertama, memiliki bagian politik yang membahas masalah-masalah inti seperti status Yerusalem. Kemudian, kedua, bagian ekonomi yang bertujuan untuk membantu Palestina memperkuat ekonomi mereka.
Kushner mengatakan proposal itu bukan upaya untuk memaksakan kehendak AS di wilayah tersebut. Dia belum mengatakan apakah itu memerlukan solusi dua negara, untuk mencapai tujuan dari upaya perdamaian masa lalu. Pada Kamis malam, dia meminta para kritikus untuk menahan komentar maupun analisis mereka, hingga mereka dapat melihat rencana proposal itu secara keseluruhan.
Palestina telah menolak untuk berbicara dengan pihak AS sejak Trump memutuskan untuk memindahkan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem, dan mendeklarasikan Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Palestina ingin mendirikan sebuah negara di Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Jalur Gaza. Ketiga wilayah itu direbut Israel pada 1967.
Palestina bersikap skeptis dengan upaya Kushner yang juga merupakan menantu Trump. Para pejabat dan analis Arab meyakini, rencana proposal tersebut kemungkinan besar akan pro-Israel. Sebab, pemerintahan Trump telah mengambil kebijakan garis keras terhadapa Palestina, termasuk memotong dana bantuan dan menutup kantor perwakilan Palestina di Washington.
Ikuti Whatsapp Channel Republika