REPUBLIKA.CO.ID, CARACAS -- Jaksa Agung Venezuela Tarek William Saab mengatakan sebanyak 18 surat perintah penangkapan akan dikeluarkan terkait upaya kudeta oleh oposisi. Saat ini, ia mengatakan pencarian serta pengumpulan bukti-bukti terkait tindakan kudeta telah dilakukan.
“Kami telah meminta 18 surat perintah penangkapan bagi warga sipil dan militer yang terlibat dalam konspirasi. Sebanyak 17 pencarian telah dilakukan dan bukti dikumpulkan yang membawa kami ke sekelompok orang yang lebih besar. Banyak dari mereka yang ditahan saat ini sudah memberikan kesaksian," ujar Saab dalam sebuah pernyataan pada Jumat (3/5).
Menurut Saab, salah satu politikus oposisi Leopoldo Lopez yang lolos dari tahanan rumah pada awal pekan ini berlindung di kediaman duta besar Spanyol di Caracas. Lopez adalah salah satu individu yang berada di balik rencana kudeta terhadap Pemerintah Venezuela.
“Salah satu dari mereka yang bertanggung jabwa atas upaya kudeta melarikan diri ke Kedutaan Besar Cile tetapi diusir dari sana dan melarikan diri ke Kedutaan Besar Spanyol,” kata Saab.
Saab mengatakan saat ini ada tiga jaksa penuntut yang ditugaskan untuk menyelidiki upaya kudeta. Sebelumnya, pada awal pekan ini, tepatnya Selasa (30/4), pemimpin oposisi Juan Guaido mengatakan akan memulai tahap akhir dari rencana menggulingkan pemerintahan yang dipimpin Presiden Nicolas Maduro.
Dalam sebuah rekaman video yang diunggah melalui jejaring sosial Twitter, Guaido terlihat berpidato di pangkalan militer La Carlota di Caracas. Ia menyerukan kepada semua elemen di Venezuela untuk mendukung dilakukannya perebutan kekuasaan dengan upaya kudeta pada Rabu (1/5).
Meski demikian, pihak berwenang mengatakan upaya tersebut telah digagalkan. Berdasarkan laporan Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, rencana kudeta yang berujung dengan bentrokan telah menyebabkan setidaknya 240 orang terluka.
Venezuela dilanda krisis dan kekacauan, seiring kondisi ekonomi di negara itu yang saat ini dilanda hiperinflasi. Pemerintahan Maduro dianggap telah menciptakan situasi yang semakin buruk dengan kebijakan sosialis yang ia dan pendahulunya mantan presiden Hugo Chavez terapkan.
Gelombang protes menuntut kepemimpinannya telah berlangsung dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi semakin memburuk pada awal tahun ini, ketika Guaido menyatakan dirinya sebagai presiden sementara Venezuela.
Setidaknya 50 negara, termasuk AS telah mengakui Guaido sebagai pemimpin Venezuela. Namun, Rusia dan beberapa negara lainnya telah menolak klaim tersebut dan mengatakan Maduro, serta pendahulunya Chavez sebagai pemimpin negara yang sah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
