REPUBLIKA.CO.ID, KHARTOUM -- Dewan Transisi Militer Sudan mengatakan akan merilis pandangan mereka tentang masa transisi negara itu pada Senin (6/5) ini. Pernyataan ini menjadi langkah terbaru dalam proses negosiasi dengan faksi oposisi setelah jatuhnya Presiden Omar al-Bashir.
Para pengunjuk rasa dan aktivis sudah bernegosiasi dengan Dewan Transisi Militer Sudan untuk membentuk badan gabungan sipil-militer. Badan tersebut akan mengawasi pemerintahan sampai digelarnya pemilihan umum.
Namun proses negosiasi itu menghadapi jalan buntu. Sebab kedua belah pihak tidak dapat sepakat tentang siapa yang mengontrol dewan baru tersebut dan apa saja yang dilakukan pemerintahan transisi.
Alinasi aktivis dan kelompok oposisi The Declaration of Freedom and Change Forces (DFCF) mengirimkan dokumen rancangan konstitusi kepada Dewan Transisi Militer. Dokumen itu berisi tentang visi mereka dalam masa transisi. Saat ini DFCF sedang menunggu tanggapan militer atas dokumen tersebut.
Rancangan konstitusi itu menjabarkan tugas-tugas dewan transisi yang berdaulat. Kelompok oposisi berharap dewan transisi itu dapat menggantikan Dewan Transisi Militer. Tapi rancangan konstitusi itu tidak dinyebutkan siapa yang harus duduk di dewan tersebut.
Rancangan konstitusi itu juga menguraikan tanggung jawab kabinet dan 120 anggota legislatif. Juru bicara Dewan Transisi Militer Letnan Jendral Sham El Din Kabbashi mengatakan dokumen itu bagus. Ia menambahkan dewan militer sepakat dengan beberapa poin tapi keberatan dengan poin-poin lainnya.
Militer Sudan menggulingkan Bashir pada 11 April lalu. Setelah pengunjuk rasa melakukan aksi selama berbulan-bulan menentang pemerintahan diktaktor yang berkuasa selama 30 tahun tersebut.
Dalam pernyataan mereka, Jaksa Agung Sudan mengatakan untuk pertama kalinya Bashir ditanya tentang pencucian uang dan terorime finansial yang ia lakukan selama berkuasa. Sejak Bashir digulingkan, pengunjuk rasa belum membubarkan diri.
Mereka tetap bertahan dan berkemah di depan markas Kementerian Pertahanan, menuntut militer menyerahkan kekuasaan kepada rakyat sipil.
"Sudah berulang kali kami katakan tidak akan membubarkan paska aksi duduk dan kami akan terus bernegosiasi," kata Kabbashi.
Kabbashi mengatakan dewan militer sangat serius dalam menahan koruptor. Ia juga berjanji mengizinkan jurnalis dan aktivis hak asasi manusia untuk mengunjungi mereka yang sudah ditahan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika