REPUBLIKA.CO.ID, ISTANBUL -- Menteri Keuangan Turki Berat Albayrak melakukan pembicaraan dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terkait pembelian sistem rudal pertahanan udara S-400 buatan Rusia oleh Turki. Pembelian sistem rudal tersebut menimbulkan ketegangan diplomatik antara kedua negara.
Albayrak yang merupakan menantu Presiden Turki Tayyip Erdogan mengatakan, dia bertemu dengan Menteri Keuangan AS Steve Mnuchin dan Penasihat Gedung Putih Jared Kushner yang merupakan menantu Trump. Pertemuan tersebut dilakukan pada Senin (15/4) lalu.
"Selama pertemuan, kami membahas langkah-langkah untuk meningkatkan kerja sama. Kami diterima oleh Presiden AS Donald Trump. Kami menyampaikan salam dan pesan dari presiden kami," ujar Albayrak dalam Twitternya, Selasa (16/4).
Albayrak mengatakan, Presiden Trump mendengarkan penjelasannya mengenai pembelian sistem rudal S-400. Trump memberikan pemahaman positif terhadap kebutuhan Turki untuk meningkatkan sistem pertahanan.
"Dia mendengarkan dengan pemahaman positif terhadap proses mengenai kebutuhan Turki untuk S-400. Ada percakapan yang sangat positif dan konstruktif," kata Albayrak dikutip CNN Turk.
Sengketa diplomatik antara Turki dan AS muncul ketika terjadi ketidaksepakatan atas pembelian pesawat tempur F-35, termasuk perbedaan kebijakan Timur Tengah, perang di Suriah, dan sanksi terhadap Iran. AS menilai pertahanan rudal S-400 dapat membahayakan keamanan pesawat F-35 yang dibuat oleh Lockheed Martin Corp. Turki akan menerima pengiriman S-400 pada Juli 2019.
Menteri Pertahanan Turki Hulusi Akar mengatakan, pembelian sistem rudal pertahanan buatan Rusia oleh Turki semestinya tidak memicu sanksi Amerika Serikat (AS). Hal itu karena Ankara bukan musuh Washington dan tetap berkomitmen pada aliansi NATO.
Berbicara pada Konferensi AS-Turki di Washington, Akar mendesak agar permasalahan tersebut diselesaikan melalui dialog. Dia menambahkan, pengadaan sistem rudal S-400 tidak boleh dipertimbangkan dalam ruang lingkup sanksi AS yang dirancang untuk menargetkan musuh-musuh Amerika.
"Turki jelas bukan musuh Amerika Serikat," ujar Akar.
Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo pada pekan lalu mengatakan, Ankara dapat menghadapi tindakan balasan karena membeli S-400 di bawah sanksi undang-undang yang dikenal sebagai Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (CATSAA). Menanggapi pernyataan tersebut, Akar menegaskan, keputusan pengadaan S-400 tidak menandakan perubahan arah Turki.
"Keputusan pengadaan ini tidak menandakan perubahan arah Turki. Saya ingin menegaskan kembali bahwa tidak ada perubahan dalam komitmen Turki untuk NATO," kata Akar.
Pada awal April, AS menghentikan pengiriman peralatan yang terkait dengan F-35 ke Turki. Hal itu menandai langkah konkret AS pertama yang berpotensi memblokir pengiriman pesawat jet ke Turki. Akar mengaku bingung dengan langkah AS tersebut. Dia mengharapkan AS dan Turki dapat melakukan pembicaraan teknis terkait pembelian S-400.
"Kami sangat yakin bahwa menghubungkan S-400 dengan F-35 sangat disayangkan, kami adalah salah satu investor dan mitra, bukan hanya pembeli. Kami telah menginvestasikan lebih dari 1 miliar dolar AS dan memenuhi kewajiban kami," ujar Akar.
Belum lama ini, Turki juga menerima tawaran untuk membeli sistem pertahanan rudal Patriot buatan AS. Akar mengatakan, tawaran tersebut sudah sampai ke mejanya dan akan dipelajari dengan cermat.
Sementara itu, penasihat Presiden Tayyip Erdogan, Ibrahim Kalin, menegaskan kembali berbagai masalah yang terjadi antara Ankara dan Washington, terutama terkait kerja sama di Suriah serta wilayah lain di Timur Tengah. Menurut Kalin, setiap sanksi yang dikenakan akan menghambat jalannya kerja sama tersebut.
"Daripada menggunakan bahasa ancaman dari sanksi terhadap Turki, saya pikir orang-orang di sini, di Kongres serta pemerintahan ini harus memahami masalah keamanan Turki," kata Kalin.
Kongres AS baru-baru ini memperkenalkan beberapa resolusi bipartisan yang menargetkan Turki. Kongres menyerukan pemerintahan Presiden Donald Trump untuk menjatuhkan sanksi atau melarang transfer pesawat tempur F-35.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
