REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN -- Iran akan mengumumkan menarik diri dari sebagian kesepakatan nuklir 2015 yang ditandatangani dengan enam negara. Penarikan Iran tersebut dilakukan satu tahun setelah Presiden AS Donald Trump menarik negaranya dari kesepakatan tersebut.
'Langkah balasan' tersebut akan disampaikan secara resmi kepada negara-negara yang masih tergabung dalam kesepakatan tersebut, yakni Prancis, Inggris, Jerman, Cina, dan Rusia. Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif akan mengirimkan rincian teknis dan hukum secara terpisah kepada Kepala Urusan Luar Negeri Uni Eropa Federica Mogherini.
Iran menegaskan mereka tidak sepenuhnya keluar dari perjanjian nuklir 2015. Surat penarikan diri Iran tersebut juga mungkin akan memberikan waktu dua bulan untuk Uni Eropa agar menyelesaikan tanggungjawab mereka sebelum Iran mengambil langkah selanjutnya
Namun, langkah itu akan memperkuat posisi AS yang lebih dulu keluar. Hal itu menjadi bukti kesepakatan nuklir yang dilanggar AS pada Mei 2018 itu sudah runtuh dan tak layak lagi untuk dipertahankan.
Pada Selasa (7/4), pejabat Uni Eropa sudah diberitahu sejauh mana respons Iran tersebut. Prancis menjadi negara pertama yang memberikan tanggapan dengan mengatakan Eropa tidak memiliki pilihan lain selain memberikan sanksi ekonomi kepada Iran jika negera Timur Tengah itu menarik diri dari kesepakatan nuklir 2015.
"Kami tidak ingin Teheran besok mengumumkan aksi yang dapat melanggar kesepakatan nuklir karena dalam kasus ini, Eropa akan bertanggungjawab untuk memberlakukan sanksi seperti yang sudah ada dalam ketentuan kesepakatan," kata salah satu sumber seperti dikutip the Guardian, Rabu (8/5).
"Kami tidak menginginkan hal itu dan kami harap Iran tidak membuat keputusan ini," tambahnya.
Presiden Iran Hassan Rouhani berada dalam tekanan politik dalam negeri. Ia diminta untuk mengambil langkah dalam membalas penarikan diri AS dari kesepakatan tersebut.
Teheran pun kabarnya sudah kehilangan kesabaran atas janji Eropa. Blok itu berjanji membuat mekanime keuangan baru yang dapat membuat perusahaan Eropa tetap berbisnis barang-barang seperti obat-obatan dan komoditas kemanusiaan lainnya dengan Iran dan menghindari sanksi sekunder AS.
Pemerintah Trump sudah berulang kali memperingatkan Uni Eropa mereka akan menghadapi denda dari Departemen Keuangan AS jika mereka berdagang dengan Iran dan mencoba beroperasi di pasar AS. Hampir semua perusahaan besar Eropa menarik diri dari pasar Iran, membuat perekonomian negara itu semakin terpuruk.
Dengan kebijakan 'tekanan maksimal', AS memperluas sanksi mereka terhadap Iran. Beberapa pekan terakhir ini, AS juga mencabut keringanan negara-negara importir minyak Iran dan mendeklarasikan Garda Revolusi Iran sebagai kelompok teroris yang merupakan pertama kalinya sebuah negara menunjuk unit militer negara asing sebagai kelompok teroris.
Inspektur PBB mengatakan Iran akan tetap mematuhi perjanjian nuklir yang didukung negara-negara maju Eropa serta Partai Demokrat yang tengah berusaha mengalahkan Trump dalam pemilu tahun depan. Iran mengklaim kemungkinan pengumuman itu akan disiarkan di televisi.
Rouhani akan membacakan pengunduran diri Iran termasuk bab 26 dan 36 kesepakatan yang ditandatangani pada 2015. Bab-bab tersebut menjelaskan Iran diizinkan mengambil langkah tertentu jika salah satu pihak menarik diri dari kesepakatan nuklir itu.
Dikutip dari media pemerintah, Menteri Luar Negeri Iran Zarif mengatakan Iran akan mengurangi beberapa komitmen 'sukarela' yang berhubungan dengan kesepakatan nuklir tapi tidak akan menarik diri darinya. Zarif Pastikan negaranya tetap mematuhi perjanjian nuklir.
"Tindakan Iran di masa depan akan sepenuhnya sesuai dengan [kesepakatan nuklir] yang mana Republik Islam (Iran) tidak akan menarik diri. Uni Eropa dan yang lainnya tidak memiliki kekuasaan untuk melawan tekanan AS, karena itu Iran tidak akan melakukan sejumlah komitmen sukarela," kata Zafif seperti dikutip media pemerintah.
Tapi Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo akan untuk mengambilalih langkah Iran itu untuk menjauhkan Eropa dari perjanjian nuklir 2015. Perjanjian yang mereka pandang sebagai jejak diplomasi Eropa tingkat tinggi.
Diplomat-diplomat Eropa biasanya dapat mengelola kebijakan luar negeri yang kontradiktif dengan Washington. Tapi mereka semakin khawatir ambisi Penasihat Keamanan Gedung Putih John Bolton untuk mengganti rezim Iran justru akan menjadi bumerang.
"Pengurangan sebagian dan sepenuhnya beberapa komitmen Iran dan dimulaikan kegiatan nuklir yang sebelumnya dihentikan menjadi kerangka rencana langkah Iran dalam menanggapi penarikan diri AS dan juga kegagalan negara-negara Eropa memenuhi kewajibannya," kata laporan kantor berita milik pemerintah Iran menjelaskan.
Laporan tersebut juga menyebutkan pejabat pemerintah Iran mengatakan jalan menuju diplomasi terbuka lebar. Langkah-langkah Iran menjadi kesepatan baru untuk berdiplomasi dan memperbaiki unilateralisme yang salah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika