REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Uni Eropa dan Rusia dinilai harus mengambil tindakan untuk menyelamatkan solusi atas konflik Israel dan Palestina. Tindakan tersebut harus segera dilakukan jika rencana perdamaian AS tidak memihak pada kedua negara.
Hal itu disampaikan oleh Duta Besar Palestina untuk PBB Riyadh Mansour sebagaimana dikutip dari kantor berita Turki, Anadolu Agency, Rabu (8/5). Menurut dia, dukungan untuk solusi kedua negara itu memang dihargai, tapi itu saja tidak cukup. "Mereka harus mengambil tindakan," kata dia.
Mansour menambahkan, Uni Eropa juga harus menjadi tuan rumah konferensi internasional. Uni Eropa dapat menyerukan konferensi internasional berdasarkan konsensus global yang mendukung solusi dua negara. Rusia juga dapat menjadi tuan rumah konferensi internasional di Moskow, karena berada di Dewan Keamanan PBB dan Palestina sudah dalam pembicaraan dengan Moskow.
Menurut Mansour, jika rencana AS tidak berakhir dengan dua negara merdeka, yakni Palestina dan Israel, maka Uni Eropa harus mengambil tindakan menentangnya untuk menyelamatkan kedua negara. Negara-negara Eropa seperti Prancis, Italia, Spanyol, Portugal, Irlandia, Belgia dan Luksemburg dianggap bisa mengakui negara Palestina.
Seperti diketahui, bulan lalu, penasihat senior dan menantu Presiden AS Donald Trump, Jared Kushner, mengatakan rencana perdamaian Timur Tengah dan AS, yang disebut sebagai 'Kesepakatan Abad Ini', akan terungkap setelah bulan suci Ramadhan.
Kushner mengakui, akan ada kompromi yang berat bagi kedua belah pihak. Para menteri luar negeri dari Liga Arab telah menolak rencana AS dengan mengatakan bahwa tanpa memberikan hak hukum kepada warga Palestina, rencana semacam itu tidak akan pernah membawa perdamaian komprehensif dan abadi di Timur Tengah.
Di tahun lalu, AS memangkas semua pendanaannya untuk Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA), yang menyediakan bantuan penting bagi para pengungsi Palestina.
Selain itu juga secara sepihak mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan menutup kantor Washington Liberation Organization di Palestina, yang berfungsi sebagai kedutaan besar Palestina secara de-facto di AS.