Saturday, 17 Rabiul Akhir 1441 / 14 December 2019

Saturday, 17 Rabiul Akhir 1441 / 14 December 2019

Indonesia Minta Israel Setop Pembangunan Permukiman Ilegal

Jumat 10 May 2019 09:42 WIB

Red: Ani Nursalikah

Pembangunan permukiman ilegal Israel di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.

Pembangunan permukiman ilegal Israel di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.

Foto: EPA
Bertambahnya pemukiman ilegal Israel halangan besar perdamaian Palestina-Israel.

REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Pemerintah Indonesia dalam diskusi informal di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) menyerukan penghentian pembangunan pemukiman ilegal Israel di wilayah Palestina.

"Terus berlangsungnya pembangunan pemukiman ilegal oleh Israel di wilayah pendudukan Palestina tidak dapat diterima," kata Menlu Retno L.P. Marsudi di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, Kamis (9/5).

Pernyataan tersebut disampaikan Retno di hadapan anggota Dewan Keamanan PBB saat memimpin pertemuan informal dalam format Arria Formula dengan tema "Pemukiman dan Pemukim Ilegal Israel: Inti dari Pendudukan, Krisis Perlindungan, dan Penghalang terhadap Perdamaian".

Pertemuan tersebut diselenggarakan Indonesia bersama dengan Kuwait dan Afrika Selatan. Pertemuan juga dihadiri Menlu Palestina Riyad al-Maliki.

Dalam pernyataan mengawali pertemuan itu, Retno menyampaikan pemukiman ilegal Israel terus bertambah dari sekitar 110 ribu pada 1993 menjadi sekitar 620 ribu pada 2017. Menurut Menlu Retno, hal itu menunjukkan terus bertambahnya pemukiman ilegal Israel merupakan halangan besar bagi tercapainya perdamaian antara Israel dan Palestina. Namun, dia menekankan walaupun situasi saat ini sangat sulit, semua pihak tidak boleh putus asa.

"Meskipun situasi saat ini sangat suram, masyarakat internasional tidak boleh kehilangan harapan untuk dapat menyelesaikan konflik Palestina-Israel melalui perundingan dan dialog," ujar Menlu Retno.

Pertemuan menghadirkan sejumlah narasumber terkemuka, yaitu aktivis gerakan perlawanan secara damai Palestina, Mohammed Khatib yang menyampaikan pandangannya melalui pesan video, ahli hukum internasional Universitas Ohio, Profesor John Quigley, pengacara dan aktivis HAM Emily Schaeffer Omer-Man, dan Ketua Institut Arab-Amerika James Zogbi.

Pertemuan Arria Formula merupakan salah satu bentuk pertemuan informal Dewan Keamanan PBB yang ditujukan menelaah suatu isu yang dinilai rumit serta memerlukan terobosan dengan menghadirkan pakar-pakar narasumber melalui dialog interaktif. Penyelenggaraan pertemuan khusus mengenai Palestina dalam format Arria Formula di bawah kepemimpinan Indonesia merupakan salah satu bentuk perhatian khusus Indonesia pada isu Palestina, yang juga menjadi salah satu prioritas Indonesia dalam keanggotaannya di DK PBB.

Diskusi informal tersebut dihadiri oleh seluruh negara anggota Dewan Keamanan PBB dan negara-negara anggota PBB lainnya serta perwakilan organisasi internasional dan badan-badan PBB. Arria Formula itu adalah bagian dari rangkaian kegiatan kepemimpinan Indonesia di DK PBB pada Mei 2019. Beberapa kegiatan lainnya adalah Debat Terbuka mengenai Misi Perdamaian PBB pada 7 Mei 2019, Debat Terbuka mengenai Perlindungan Penduduk Sipil saat Konflik Bersenjata pada 23 Mei 2019, pameran foto bertema "Menabur Benih Perdamaian" (Investing in Peace) pada 6-17 Mei 2019, serta Resepsi Diplomatik dan Pertunjukan Budaya Indonesia pada 30 Mei 2019.

Baca Juga

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA