Presiden AS Donald Trump menerapkan tarif impor tambahan terhadap barang-barang asal Cina senilai 200 miliar dolar AS mulai hari Jumat (10/5). Produk-produk yang terkena tarif impor termasuk telepon seluler, komputer, pakaian dan mainan - dengan kenaikan tarif impor dari 10 persen menjadi 25 persen.
Kementerian Perdagangan Cina menyatakan "penyesalan mendalam" dan memperingatkan bahwa Beijing tidak akan "menyerah pada tekanan apa pun." Tanpa merinci, Cina mengancam untuk mengambil "tindakan pencegahan yang diperlukan."
Sengketa dagang antara AS dan Cina meningkat setelah Gedung Putih menuduh Beijing memperlunak komitmennya untuk reformasi perdagangan - klaim yang ditolak keras oleh Cina.
Pembicaraan berlanjut
Hari Kamis (9/5) Wakil Perdana Menteri Cina Liu He, Perwakilan Dagang AS Robert Lighthizer dan Menteri Keuangan Steven Mnuchin melakukan pembicaraan selama 90 menit di Washington. Usai pembicaraan, mereka tidak memberi keterangan apa-apa kepada wartawan.
Liu He mengatakan kepada televisi pemerintah Cina, ia datang ke pembicaraan "dengan tulus" tetapi mereka "mengalami beberapa masalah." Negosiasi untuk menyelamatkan kesepakatan perdagangan AS-Cina akan berakhir Jumat (10/5).
Trump mengumumkan rencana kenaikan tarif pada hari Minggu (5/5) dan mengatakan ia frustrasi dengan laju pembicaraan. Namun ia mengatakan kesepakatan perdagangan masih mungkin tercapai.
Guncangan pasar
Meningkatnya ketegangan dalam hubungan dagang AS-Cina turut mengguncang pasar saham di seluruh dunia. Philip Wee, dari DBS Bank yang berbasis di Singapura, memperingatkan dalam sebuah laporan bahwa kenaikan tarif dan gangguan dalam pembicaraan berarti "risiko keruntuhan pasar keuangan... dan penurunan tajam dalam pertumbuhan global akan meningkat."
Washington sebelumnya menuntut reformasi signifikan politik ekonomi Cina, antara lain agar perusahaan-perusahaan negara dari Cina tunduk pada "prinsip-prinsip pasar", pengurangan subsidi besar-besaran dan menanggapi dugaan pelanggaran hak paten serta pencurian kekayaan intelektual dari AS.
hp/na (AFP, AP, Reuters)
Ikuti Whatsapp Channel Republika