Senin 13 May 2019 16:58 WIB

Mahmoud Abbas Diagendakan Bertemu Vladimir Putin

Keduanya dijadwalkan membicarakan rencana perdamaian Palestina.

Rep: Kamran Dikarma/ Red: Ani Nursalikah
Presiden Palestina Mahmoud Abbas.
Foto: AP Photo/Majdi Mohammed
Presiden Palestina Mahmoud Abbas.

REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH -- Presiden Palestina Mahmoud Abbas diagendakan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Rusia Vladimir Putin bulan depan. Pertemuan akan dilangsungkan di sela-sela kegiatan the Meeting on Cooperation and Confidence Measures in Asia yang dihelat di Dushnabe, Tajikistan, 15 Juni mendatang.

“Saya berharap (itu akan terjadi) bulan depan di Tajikistan, di mana pertemuan puncak tentang kerja sama dan langkah-langkah kepercayaan di Asia akan diadakan,” ujar Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Maliki dalam sebuah wawancara khusus dengan kantor berita Rusia, TASS, Senin (13/5).

Baca Juga

Menurut dia, Putin telah dikabarkan akan berpartisipasi dalam acara tersebut. Sementara Abbas telah mengonfirmasi kehadirannya. “Kami sedang bekerja untuk mengatur pertemuan mereka selama pertemuan puncak,” ujarnya.

Kendati demikian, Kremlin belum secara resmi mengumumkan Putin akan menghadiri the Meeting on Cooperation and Confidence Measures in Asia dan bertemu dengan Abbas di sana. Dalam wawancara dengan TASS, al-Maliki sempat menyinggung tentang pertemuannya dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov dua pekan lalu di sela-sela Forum Kerja Sama Rusia-Arab.

“Kami membahas situasi di Palestina, posisi Israel di apa yang disebut wilayah pendudukan, dan Deal of the Century (rencana perdamaian Timur Tengah yang digagas AS),” ucapnya.

Al-Maliki mengaku lega karena Lavrov telah meyakinkannya Rusia akan menolak Deal of the Century jika hal itu melanggar perjanjian multilateral yang telah dicapai sebelumnya. Dalam Deal of the Century, AS akan berusaha melerai konflik antara Israel dan Palestina. Rencana perdamaian itu disebut akan dirilis seusai Ramadhan.

Namun, telah muncul dugaan rencana perdamaian AS tak mencantumkan kemerdekaan Palestina. Hal itu diperkuat dengan laporan The Washington Post bulan lalu. Beberapa pejabat AS yang dikutip Washington Post mengatakan dalam rencana perdamaiannya, pemerintahan Trump hanya akan mencantumkan tentang perbaikan kondisi hidup rakyat Palestina.

Sebagai pengganti kemerdekaan, AS disebut akan melakukan investasi dan sumbangan senilai puluhan miliar dolar untuk Tepi Barat dan Jalur Gaza. Beberapa negara Arab, seperti Mesir dan Yordania juga akan menikmati aliran dana dari Washington.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement