REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH -- Sekretaris Jenderal Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) Saeb Erekat mengatakan perbuatan dan kebijakan penguasa pendudukan Yahudi takkan mengarah kepada perdamaian, keamanan dan kestabilan. Tindakan mereka bertentangan dengan ketentuan untuk mewujudkan perdamaian.
Semua perbuatan dan kebijakan Israel meliputi agresi, penangkapan, pembunuhan, blokade, penutupan dan pembangunan permukiman. Erekat mengatakan selama satu pertemuan dengan satu delegasi Amerika di Ramallah, Tepi Barat Sungai Yordan, mewujudkan perdamaian hanya memiliki satu jalan.
Jalan itu adalah diakhirinya pendudukan, berdirinya Negara Palestina Merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai Ibu Kotanya dengan perbatasan 4 Juni 1967. Selain itu, penyelesaian semua masalah status akhir dan yang paling utama masalah pengungsi dan tahanan.
Ia menekankan tak seorang pun dapat mengubah landasan dan sendi keabsahan serta hukum internasional dan mensahkan rujukan internasional bagi penyelesaian konflik. Ia menyatakan kebijakan Pemerintah AS dan Israel mengukuhkan pendudukan dan rezim apartheid.
Berkaitan dengan masalah internal Palestina, Erekat menegaskan diakhirinya perpecahan internal memerlukan pelaksanakan kesepakatan perujukan yang ditandatangani antara Fatah dan HAMAS pada 12 Oktober 2017, termasuk yang memungkinkan keinginan rakyat melalui penyelenggaraan pemilihan umum yang bebas dan adil.