REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH -- Perdana Menteri Palestina Mohamad Shtayyeh mengatakan bahwa pemerintahannya bersama Fatah siap untuk rekonsiliasi dengan Hamas. Hal itu dia sampaikan saat dia bertemu Kepala Komisi Pemilihan Umum Palestina Hanna Nasser pada Selasa (14/5).

“Pemerintah Palestina dan gerakan Palestina Fatah siap untuk rekonsiliasi dengan Hamas,” ujar Shtayyeh, dikutip laman Anadolu Agency.

Menurut dia, perpecahan antara Fatah dan Hamas merupakan babak kelam dalam sejarah Palestina. “Jika perspektif kita tentang rekonsiliasi dengan Hamas berbeda, biarkan rakyat yang memutuskan melalui pemilu,” ucapnya.

Shtayyeh meyakini bahwa pemilu adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri perpecahan Palestina. “Namun tantangan utama adalah menggelar pemilu di Yerusalem Timur yang diduduki (Israel),” kata dia.

Fatah dan Hamas telah berselisih sejak 2007. Beberapa upaya rekonsiliasi antara kedua faksi itu sempat dilakukan, namun selalu berujung kegagalan. Hal itu karena Hamas selalu mengajukan syarat-syarat tertentu kepada Otoritas Palestina bila hendak berdamai. 

Pada Oktober 2017, Hamas dan Fatah menandatangani sebuah kesepakatan rekonsiliasi di Kairo, Mesir. Penandatanganan kesepakatan itu menjadi simbol keinginan kedua faksi untuk berdamai setelah 10 tahun berselisih. 

Saat itu, Hamas akhirnya menyatakan kesiapannya memulihkan hubungan dengan Fatah tanpa prasyarat apa pun. Mereka bahkan membubarkan komite administartif yang sebelumnya bertugas untuk mengelola pemerintahan di Jalur Gaza. Hal itu dilakukan agar Otoritas Palestina dapat mengambil alih tugas pemerintahan di daerah yang diblokade tersebut. 

Namun, rekonsiliasi tersebut juga masih mengalami kebuntuan. Hingga saat ini Hamas masih mengontrol Jalur Gaza sedangkan Fatah menjalankan pemerintahan di Tepi Barat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika