REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW -- Presiden Rusia Vladimir Putin menyarankan agar Iran tetap mempertahankan kesepakatan nuklir atau dikenal dengan Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA). Putin meyakini, jika Teheran keluar, ia akan disalahkan sebagai pihak yang meruntuhkan kesepakatan tersebut.
"Saya telah berulang kali mengatakan dalam pembicaraan dengan mitra Iran bahwa dalam pandangan saya hal yang paling bijaksana untuk dilakukan Iran adalah tetap berada dalam perjanjian (nuklir) apa pun yang terjadi," kata Putin pada Rabu (15/5), dikutip laman kantor berita Rusia, TASS.
Putin mengimbau agar Iran tak merespons keputusan AS hengkang dari JCPOA. "Segera setelah Iran menanggapi (langkah AS) dan menyatakan bahwa ia menarik diri dari kesepakatan itu, besok semua orang akan lupa bahwa AS berada di belakang keruntuhannya dan Iran yang akan disalahkan," ujarnya.
Putin pun memperingatkan bahwa negaranya tak dapat menjamin kelanggengan JCPOA. "Rusia bukan brigade penyelamatan darurat, kami tidak dapat menyelamatkan semua yang tak sepenuhnya bergantung pada kami," ucapnya.
"Kami telah memainkan peran kami dan bersedia untuk terus memainkan peran positif ini. Tapi ini tidak hanya bergantung pada kita, itu tergantung pada semua mitra, semua pemain, termasuk AS, negara-negara Eropa dan Iran," kata Putin menambahkan.
Iran diketahui telah menangguhkan sebagian keterikatannya dalam JCPOA. Langkah itu diambil tepat setahun setelah AS keluar dari kesepakatan nuklir yang tercapai pada 2015 tersebut.
Iran menyatakan bahwa sekarang ia tak memiliki batasan untuk melakukan pengayaan uranium. Teheran pun memperingatkan jika negara kekuatan dunia, termasuk Uni Eropa, tak melindungi kepentingan ekonominya dari sanksi AS, proses pengayaan uranium akan dilakukan ke level yang lebih tinggi lagi.
JCPOA disepakati pada Oktober 2015. Kesepatan tersebut dicapai melalui negosiasi yang panjang dan alot antara Iran dengan AS, Cina, Rusia, Jerman, Prancis, Inggris, dan Uni Eropa. Inti dari JCPOA adalah memastikan bahwa penggunaan nuklir Iran terbatas untuk kepentingan sipil, bukan militer. Sebagai imbalannya, sanksi ekonomi Iran akan dicabut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika