Senin, 19 Rabiul Akhir 1441 / 16 Desember 2019

Senin, 19 Rabiul Akhir 1441 / 16 Desember 2019

Pemerintah Venezuela dan Oposisi akan Berdialog di Norwegia

Kamis 16 Mei 2019 09:40 WIB

Rep: Rizky Jaramaya/ Red: Nur Aini

Kembang api dilempar demonstran antipemerintah Venezuela mendarat di dekat kendaraan lapis baja Garda Nasional Bolivarian di Caracas, Venezuela, Selasa (30/4).

Kembang api dilempar demonstran antipemerintah Venezuela mendarat di dekat kendaraan lapis baja Garda Nasional Bolivarian di Caracas, Venezuela, Selasa (30/4).

Foto: AP Photo/Ariana Cubillos
Norwegia bertindak sebagai mediator perwakilan pemerintah Venezuela dan oposisi.

REPUBLIKA.CO.ID, CARACAS -- Perwakilan pemerintah Venezuela dan oposisi melakukan perjalanan ke Norwegia untuk membahas opsi-opsi potensial. Kunjungan kedua pihak tersebut mengisyaratkan bahwa mereka mencari pendekatan baru setelah kegagalan dialog yang terus berulang di tengah meningkatnya krisis politik. 

Baca Juga

Menurut sumber yang tidak disebutkan namanya, Menteri Informasi Venezuela Jorge Rodriguez dan Gubernur negara bagian Miranda Hector Rodriguez dari Partai Sosialis melakukan perjalanan ke Oslo. Anggota parlemen oposisi Stalin Gonzalez, bersama dengan penasihat politik Gerardo Blyde dan Fernando Martinez juga pergi ke Norwegia.

Pada awal Maret, menteri luar negeri Norwegia mengatakan, pihaknya siap untuk bertindak sebagai mediator atau fasilitator pembicaraan antara pemerintah Venezuela dan oposisi. Rencananya, kedua pihak akan bertemu secara terpisah denga diplomat Venezuela. 

Dalam pidato yang disiarkan di televisi pemerintah, Presiden Venezuela Nicolas Maduro mengatakan, Jorge Rodriguez saat ini sedang menyelesaikan misi yang sangat penting di luar negeri. Namun, Maduro tidak menyebutan secara rinci mengenai misi penting yang dimaksud. 

Hingga berita ini diturunkan, Kementerian Informasi Venezuela dan Kementerian Luar Negeri Norwegia tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar. 

Pemimpin oposisi Juan Guaido pada Januari lalu menyerukan konstitusi untuk mengambil alih kepresidenan sementara, dan menyebut pemilihan ulang 2018 Maduro sebagai penipuan. Lebih dari 50 negara telah mengakui Guaido sebagai presiden sah negara itu, meskipun dia tidak mengendalikan militer atau fungsi dasar pemerintahan.

Pejabat tinggi pemerintah Venezuela mengadakan pembicaraan untuk menciptakan pemerintahan transisi. Namun, upaya-upaya itu gagal setelah oposisi menyerukan agar militer Venezuela bangkit melawan Maduro pada 30 April. Petinggi militer sejak itu telah bersumpah setia kepada Maduro, yang menggambarkan peristiwa pada 30 April sebagai plot kudeta. 

sumber : Reuters
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA