Sunday, 24 Zulhijjah 1440 / 25 August 2019

Sunday, 24 Zulhijjah 1440 / 25 August 2019

Quebec Bahas Aturan Larang Hijab dan Lambang Agama Lain

Kamis 16 May 2019 09:26 WIB

Red: Ani Nursalikah

Siswa Muslim di Hamilton, Kanada

Siswa Muslim di Hamilton, Kanada

Foto: thespecs
Rancangan peraturan itu secara tidak adil ditujukan kepada kaum Muslimah berjilbab.

REPUBLIKA.CO.ID, QUEBEC -- Dengar pendapat mengenai rancangan peraturan (Bill 21) yang melarang lambang agama pada pekerjaan tertentu di Quebec dilanjutkan, Selasa (14/5). Kelompok Montreal yang memberi dukungan buat perempuan Justice Femme mengatakan usul kontroversial itu telah mengakibatkan peningkatan pelecehan terhadap Muslimah.

Baca Juga

Organisasi itu menyatakan menerima 40 telepon lebih dari perempuan yang memakai hijab sejak Bill 21 diperkenalkan pada Maret. Rancangan peraturan tersebut akan melarang siapa saja di dinas pelayanan umum Quebec, termasuk guru, memakai lambang agama seperti hijab, salib Kristen, dan kippa Yahudi saat menghadapi masyarakat umum.

Rancangan peraturan itu, yang dikatakan Pemerintah Quebec, Kanada dirancang untuk memisahkan negara dari agama, meningkatkan celah karena secara tidak adil ditujukan kepada kaum Muslimah yang memakai hijab. Pada awal Mei, ratusan warga Montreal, Kanada membentuk rantai manusia di sekitar gedung legislatif Quebec untuk memprotes peraturan itu.

Dengar pendapat tersebut, yang dilakukan oleh pejabat terpilih, adalah kesempatan buat banyak organisasi yang mendukung dan menentang rancangan peraturan itu untuk mengajukan argumentasi mereka. Pada Selasa, Justice Femme menyerahkan temuannya demikian juga dengan Wali Kota Montreal Valerie Plante.

Di dalam satu pernyataan tertulis yang disiarkan sebelum wanita pejabat tersebut tampil, Plante mengatakan, "Sulit buat saya untuk menerima pembatasan hak dan kebebasan individu ini." Para pejabat Justice Femme mengatakan rancangan peraturan tersebut berfungsi menyoroti islamafobia dan bentuk lain kebencian.

Organisasi itu menyebutkan empat kasus penyerangan fisik, termasuk dua upaya untuk merobek jilbab beberapa perempuan dan perbuatan meludahi seorang perempuan lain, enam kasus pelecehan di tempat kerja, dan lebih dari 12 kasus perundungan di dunia maya. Pada musim gugur, ketika rancangan peraturan tersebut pertama kali dipertimbangkan, Perdana Menteri Justin Trudeau menyuarakan penentangannya.

"Sebagaimana kalian sangat tahu, saya tidak mendukung pendapat negara mesti bisa memberitahu seorang perempuan apa yang bisa ia pakai, dan juga tidak apa yang tak bisa ia kenakan," kata Trudeau kepada wartawan.

Dengar pendapat itu berlangsung selama enam hari dan diperkirakan selesai pada 16 Mei. Pemerintah berharap bisa melaksanakan Bill 21 pada pertengahan Juni.

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA