REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Duta Besar Cina untuk Inggris, Liu Xiaoming, menyatakan Cina tidak menginginkan perang dagang. Meski demikian bukan berarti pihaknya takut berperang dagang, Cina akan melawan jika memang diperlukan.
"(Cina) tidak takut akan perang (dagang), dan akan melawan jika perlu," kata dia seperti dilansir dari laman BBC, Jumat (17/5).
Konfrontasi atas Huawei terjadi di tengah perang dagang yang lebih luas antara AS dan Cina, dengan kedua belah pihak memberlakukan tarif agresif pada impor. Liu mengatakan bahwa Cina selalu terbuka untuk pembicaraan.
AS telah membatasi agen-agen federal untuk menggunakan produk-produk Huawei dan telah mendorong sekutu untuk menghindarinya. Sementara, Australia dan Selandia Baru juga sama-sama memblokir penggunaan peralatan Huawei di jaringan 5G.
Pada April 2018 perusahaan teknologi Cina lainnya, ZTE, dilarang membeli suku cadang AS setelah ditempatkan pada daftar entitas yang sama. ZTE melanjutkan bisnis setelah mencapai kesepakatan dengan AS pada bulan Juli.
Perusahaan teknologi Cina Huawei dalam sebuah pernyataan menyampaikan apa yang dikerjakan perusahaan tidak menimbulkan ancaman dari pemerintah Cina. "Membatasi Huawei untuk melakukan bisnis di AS tidak akan membuat AS lebih aman atau lebih kuat," demikian pernyataan perusahaan itu.
Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump pada Rabu (15/5) menandatangani perintah eksekutif yang melarang perusahaan telekomunikasi Amerika memasang teknologi buatan luar negeri yang menimbulkan ancaman keamanan nasional. Perintah itu tidak mencantumkan nama negara atau perusahaan.
Meski begitu, larangan itu disebut menyasar Cina dan raksasa telekomunikasi Huawei, yang berulang kali teknologinya digadang-gadang akan digunakan oleh AS. Hal itu memungkinkan Cina menjadi pintu belakang ke dalam jaringan telekomunikasi AS dan Eropa.
"Pemerintahan ini akan melakukan apa yang diperlukan untuk menjaga Amerika tetap aman, sejahtera, dan berlindung dari musuh asing yang aktif menciptakan dan mengeksploitasi kerentanan infrastruktur dan layanan teknologi informasi serta komunikasi di Amerika," ucap Juru bicara Gedung Putih Sarah Sanders dalam pernyataannya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika