REPUBLIKA.CO.ID, NEWYORK -- Perusahaan induk Google yakni Alphabet menangguhkan beberapa bisnis dengan Huawei setelah pemerintahan Donald Trump memasukkan perusahaan asal Cina itu ke dalam daftar hitam.
Sumber kantor berita Reuters mengatakan Alphabet menangguhkan beberapa bisnis yang membutuhkan transfer perangkat keras, perangkat lunak, dan layanan teknis kecuali yang menggunakan lisensi open source.
Juru bicara Google mengatakan sampai saat ini telepon pintar Huawei masih dapat menggunakan Google apps. Mereka juga masih dapat mengunduh updates (pembaharuan) aplikasi yang disediakan Google.
"Kami mematuhi peraturan dan meninjau implikasinya, untuk pengguna layanan kami, Google Play dan perlindungan keamanan Google Play Protect akan terus berfungsi di perangkat Huawei," kata juru bicara Google tersebut tanpa memberikan rinciannya, Senin (20/5).
Penangguhan itu dapat membuat bisnis telepon pintar Huawei di luar Cina pincang. Sebab raksasa teknologi itu akan kehilangan akses untuk memperbaharui sistem operasi Android milik Google. Versi terbaru telepon pintar Huawei yang menggunakan Android juga tidak dapat mengakses layanan-layanan populer dari perusahaan Silicon Valley itu termasuk Google Play Store, Gmail, dan Youtube.
"Huawei hanya akan dapat menggunakan versi publik Android dan tidak dapat mengakses aplikasi dan layanan milik Google," kata sumber Reuters.
Pada pekan lalu pemerintahan Presiden Trump memasukkan Huawei kedalam daftar perusahaan-perusahaan yang dilarang berdagang dengan AS. Dengan daftar hitam ini maka Huawei akan sangat kesulitan untuk dapat berbisnis dengan perusahaan-perusahaan di AS.
Pada hari Jumat pekan lalu, Kementerian Perdagangan AS mengatakan larangan Huawei tersebut dilakukan 'untuk mencegah interupsi terhadap jaringan operasi dan peralatan yang sudah ada'. Sebelumnya, tidak ketahui apakah akses Huawei terhadap perangkat lunak telepon pintar akan terdampak pada langkah AS tersebut.
Belum diketahui sejauh mana Huawei akan terpukul atas daftar hitam itu karena belum ada asesmen terhadap pasokan rantai global mereka. Tapi para pakar sudah mempertanyakan kemampuan Huawei untuk terus beroperasi tanpa bantuan Amerika Serikat.
Rincian spesifikasi layanan apa yang akan terdampak atas larangan AS itu masih didiskusikan internal Google. Juru bicara Huawei mengatakan pengacara mereka juga masih mempelajari dampak dari daftar hitam ini.
Huawei sendiri belum dapat dimintai komentar tentang langkah Google tersebut. Pada Ahad (19/5) kemarin Bloomberg melaporkan pabrik-pabrik chip seperti Intel Corp, Qualcomm Inc, Xilinx Inc dan Broadcom Inc telah memberitahu pegawai mereka untuk tidak memasok perangkat lunak dan komponen penting ke Huawei sampai batas waktu yang belum ditentukan.
Baik Intel, Qualcomm, Xilinx, dan Broadcom belum menanggapi permintaan komentar atas laporan Bloomberg tersebut. Begitu juga dengan perwakilan Departemen Perdagangan AS.
Huawei hanya dapat mengakses sistem operasi Android dengan lisensi sumber terbuka yang dikenal dengan Android Open Source Project (AOSP). Sistem operasi yang gratis digunakan oleh siapa pun. Menurut Google, saat ini ada sekitar 2,5 miliar orang yang menggunakan sistem operasi Android di seluruh dunia.
Tapi Google tidak akan lagi memberikan akses bantuan teknis dan kolaborasi dalam aplikasi dan layanan yang dipatenkan. Huawei mengatakan selama beberapa tahun terakhir mereka sudah menyiapkan rencana darurat dengan mengembangkan teknologi mereka sendiri jika mereka dilarang menggunakan Android. Perusahaan tersebut mengatakan beberapa teknologi itu sudah digunakan di Cina.
Dalam wawancara pada bulan Maret lalu Eric Xu yang kala itu ketua dewan Huawei menentang pemblokiran penggunaan Android. "Apa pun yang terjadi, komunitas Android tidak memilik legalitas hukum untuk menghalangi perusahaan apa pun dari lisensi sumber terbuka," katanya.
Aplikasi populer Google seperti Gmail, YouTube, dan peramban Chrome yang masih tersedia di Google Play Store telepon pintar Huawei akan segera menghilang. Sebab, aplikasi-aplikasi itu tidak termasuk dalam aplikasi sumber terbuka dan mensyaratkan persetujuan komersial dengan Google.
Ikuti Whatsapp Channel Republika