REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Pejabat senior Palestina Nabil Abu Rdeneh mengatakan setiap rencana Amerika Serikat (AS) yang mengabaikan aspirasi politik rakyat Palestina untuk merdeka akan mengalami kegagalan. Pernyataan itu menjadi tanda konferensi perdamaian Timur Tengah bulan depan akan berjalan sulit.
Pernyataan juru bicara Presiden Mahmoud Abbas itu menjadi awan mendung konferensi perdamaian yang akan digelar pada bulan Juni di Bahrain. "Setiap rencana tanpa horizon politik tidak akan membawa perdamaian," kata Nabil Abu Rdeneh, Senin (20/5).
Pada Ahad (19/5) kemarin, Gedung Putih mengumumkan akan mengungkapkan fase pertama rencana perdamaian Timur Tengah di konferensi tersebut. Rencana itu disebutkan akan fokus pada manfaat ekonomi jika konflik Israel-Palestina berhasil diselesaikan.
Rencana tersebut mengangankan negara-negara Arab yang kaya akan berinvestasi skala besar dan membangun infrastruktur di wilayah Palestina. Tapi pemerintah AS mengatakan konferensi 25-26 Juni mendatang tidak akan membahas isu-isu politik yang menjadi inti dalam konflik ini seperti isu perbatasan, status Yerusalem, nasib pengungsi Palestina atau permintaan keamanan Israel.
Palestina yang memutus hubungan dengan AS satu tahun yang lalu berulang kali mengungkapkan kekhawatiran mereka bahwa Gedung Putih mencoba membeli mereka dengan investasi dalam jumlah besar agar Palestina tidak lagi menuntut kemerdekaan. Palestina yakin AS mencoba menggalang dukung dari negara-negara Arab untuk memaksa mereka menerima rencana yang menurut mereka tidak dapat diterima.
Dalam pernyataan gabungan dengan Bahrain, Gedung Putih mengatakan konferensi nanti akan memberikan kesempatan bagi pemerintah, rakyat sipil, dan pemimpin bisnis untuk memberikan dukungan inisiatif ekonomi. Mereka berharap inisiatif ekonomi itu dapat mendorong kesepakatan perdamaian.
"Rakyat Palestina bersama semua orang yang di Timur Tengah pantas mendapatkan masa depan dengan martabat dan kesempatan untuk hidup lebih baik lagi," kata penasihat senior dan menantu Presiden AS Donald Trump, Jared Kushner.
"Kemajuan ekonomi hanya dapat dicapai dengan visi ekonomi yang solid dan jika inti masalah politih diselesaikan," kata Kushner dalam pernyataannya.
Kushner dan utusan khusus Timur Tengah pemerintahan Trump Jason Greenblatt sudah merancang draft rencana perdamaian tersebut sejak dua tahun yang lalu. Tapi hingga kini mereka belum merilis rinciannya.
Pejabat senior pemerintah AS mengatakan pengusaha Amerika, Eropa, negara Teluk, Arab, dan 'beberapa' pengusaha Palestina akan diundang dalam konferensi itu. Belum diketahui apakah pemerintah Presiden Abbas turut diundang. Sampai kini juga belum ada komentar dari Israel tentang hal itu.
Pemerintah AS kerap berbicara dengan kelompok 'masyarakat sipil' dan rakyat Palestina secara langsung. Hal itu karena mereka tidak memiliki hubungan diplomatik dengan pemerintah Palestina. Belum diketahui siapa yang dikontak pemerintah AS atau apa yang mereka wakili.
Duta besar Trump untuk Israel, David Friedman mendorong kelompok yang dipimimpin pemukim Tepi Barat untuk mempromosikan kerja sama bisnis dengan pengusaha Palestina. Ketua Kamar Dagang Judea dan Samaria Avi Zimmerman mengatakan ia tidak menerima undangan ke Bahrain tapi ia yakin program kelompoknya akan ditampilkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika